Breaking News

Ketua versi Jakarta Ajukan Somasi, Pimpinan KNPI Kongres Papua Tersenyum

Ketua KNPI Kabupaten Dompu.


Dompu, Berita11.com— Ketua KNPI Kabupaten Dompu, Syarifuddin, S.Pdi, hasil kongres luar biasa Jakarta didampingi oleh kuasa hukumnya Abdullah, SH.M.H (Doel) resmi mengajukan somasi kepada seluruh stakeholder unsur pimpinan daerah di Dompu, termasuk kepada Bupati Drs. H. Bambang M. Yasin serta  Kepala SKPD, Ormas serta LSM  berhubungan  pendanaan dan aktifitas DPD II KNPI Kabupaten Dompu hasil Kongres KNPI XIV Papua.

Somasi mulai dilayangkan Ketua KNPI Kabupten Dompu versi Munaslub Jakarta pada Rabu (28/03/2018)P. Selain itu juga, Syarifuddin meminta agar program yang dijalankan oleh ketua KNPI di bawah pepemimpinan Rihul Rahman, ST tidak dilanjutkan serta tidak menerima  distribusi anggaran.

Doel, selaku kuasa hukum Syarifuddin saat siaran pers yang digelar di Taman Kota Kabupaten Dompu menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus mengambil sikap yang tegas bahwa gedung KNPI yang digunakan oleh Rihul Rahman CS agar dikosongkan dalam waktu tujuh hari.

“Hari ini, kami memperingati dalam bentuk mengajukan somasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Dompu agar mengambil sikap tegas untuk mengosongkan dan meniadakan kegiatan ataupun aktifas dalam gedung KNPI itu. Apabila selama tujuh hari ke depan setelah diterimanya surat somasi ini maka jelas kami berpandangan perbuatan tersebut adalah rangkaian perbuatan melawan hukum dan kami akan menindaklanjutinya dengan laporan polisi,” katanya.

Lebih jauh Doel sangat berharap kepada pemerintah daerah agar pelantikan kepengurusan Rihul Rahman dicabut.

“Kami berharap dengan adanya somasi ini juga, Bupati Dompu mengambil sikap untuk mencambut kembali pengakuannya yang pernah melakukan pelantikan terhadap pengurus KNPI–KNPI-an,” ujarnya.

“Terkait dengan anggaran, se-sen pun yang keluar dari SKPD-SKPD yang terkait atau pihak ketiga yang memperuntukan KNPI selain KNPI di bawah Kepemimpinan versi Jakarta, maka kami siap akan menindaklanjuti dalam bentuk laporan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KNPI hasil kongres, Papua Rihul Rahman, ST saat ditemui Berita11.com di ruangan rapat KNPI,  Kamis (29/03/2018) siang menanggapi dengan santai adanya somasi yang dilakukan oleh ketua KNPI kongres luar biasa Jakarta.

“Kita tidak beranggapan KNPI ini dualisme, karena dua lembaga ini masing-masing berbeda. Legalitas yang sama dari kepengurusan Kemenkumham jadi ada kemiripan visi, nama dan logo. Kalau persoalan lain kami tidak mau berkomentarlah,” katanya dengan santai.

Lanjut Rihul, apabila dikemudian hari ada klarifikasi tentu ia juga akan tujukan legalitasnya sebagai keabsahan.

“Jika diperlukan untuk klarifikasi nanti, tentunya kami akan hadir dan kami akan tunjukan legalitas sebagai bukti keabsahan dari lembaga yang kami pimpin,” isyaratnya.

Berkaitan  adanya somasi yang dilakukan oleh Syafruddin, Rihul mengganggap itu sebuah dinamika dan ia merasa bangga.

“Ini hal yang biasa, dinamika yang terjadi menurut saya dan saya merasa bangga berarti di daerah kita ini ada langkah maju dan prestasilah,” katanya seraya tersenyum.

Dikatakanya yang perlu juga diketahui,  sekretariat KNPI pusat di jalan Rasunasa’id itu dikuasai oleh KNPI hasil kongres Papua. demikian  juga di tingkat provinsi yaitu di Jalan Pendidikan Kota Mataram juga dikuasai oleh KNPI versi Papua di bawah kepemimpinan  Hamdan Kasim.

“Sudah sewajarnyalah di tingkat paling rendahpun, bupati pun harus benar-benar teliti dalam mengambil keputusan ini dan saya rasa bupati juga orang yang cerdas untuk bisa memilah dan memilih,” jelas Rihul.

Soal dinamika KNPI di Kabupaten Dompu, Rihul menanggapinya positif. Ia bahkan mengajak semua pihak agar bekerja.

“Mari kita bekerja, bekerja, bekerja. Bila perlu ada sesuatu yang bisa kita lakukan bersama mari kita lakukan bersama, tanpa saling menggunjing kemudian saling mengklaim dan kami mengakui keberadaan mereka,” katanya bijak. [Poris]


No comments