Breaking News

MUI: Saat Pilkada Laknat Allah Bisa Terjadi, ini Penjelasannya

Ketua MUI Kota Bima, HM Saleh Ismail. Foto Berita11.com

Kota Bima, Berita11.com— Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejatinya merupakan pesta rakyat sebagai bentuk dari demokrasi. Namun akan berbeda ceritanya jika diwarnai hal-hal yang dapat menciderainya termasuk politik uang (money politics).

Dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima segala bentuk pemberian kepada warga oleh pasangan calon (Paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah bentuk suap yang memang sudah ditegaskan dalam hadist. Konsekuensi jika hal itu terjadi maka dapat mengundang laknat dari Allah SWT.

“Terutama Berkaitan dengan politik uang atau money politics kami mengimbau jangan sampai itu dilakukan oleh para Paslon atau Timses. Apalagi menjelang pencoblosan ada namanya serangan fajar,” ujar Ketua MUI Kota Bima, HM Saleh Ismail kepada Berita11.com di Sekretariat MUI Kota Bima, belum lama ini.

Menurut HM Saleh Ismail, dalil tentang larangan politik uang sudah sangat jelas. Dalilnya yaitu Laknatullah ala rasyi wal murtasyi yang artinya Allah melaknat orang yang memberi dan menerima suap.

“Jadi segala pemberian saat Pilkada itu adalah bentuk suap. Pasti ada maksud sesuatu, mengharapkan dukungan masyarakat. Akan berbeda kalau pemberian itu ikhlas dilakukan sebelum masa Pilkada,” ujar mantan pengajar di MAN 1 Kota Bima ini.

MUI Kota Bima mengimbau masyarakat Kota Bima agar memilih pemimpin, baik calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima maupun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hati nurani. Bukan karena iming-iming atau pemberian sesuatu (money politics) peserta Pilkada serentak tahun 2018.

“Jika suap terjadi maka laknat yang muncul juga dalam bentuk munculnya pemimpin yang korup. Karena sudah pasti kalau dia mengeluarkan uang untuk menyuap selama kampanye dia (Paslon) akan berpikir cara mengembalikan uang yang telah dikeluarkan, sehingga itulah bentuk laknat bagi yang menerima suap, diberikan pemimpin yang korup,” kata HM Saleh Ismail.

Sebelumnya, sebagai upaya mencegah terjadinya suap atau politik uang selama kampanye maupun menjelang masa pencoblosan, MUI telah bertemu dengan setiap Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima. peringatan itu juga disampaikan saat deklarasi kampanye damai.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Kota Bima dan Pilgub NTB, MUI Kota Bima juga mengeluarkan sejumlah imbauan kepada masyarakat yang diteruskan oleh MUI setiap kecamatan di Kota Bima.

Sejumlah poin imbauan itu mengingatkan tentang politik uang atau suap. Selain itu, meminta seluruh umat tetap memelihara kerukunan serta menjaga ukhuwa islamilyah walaupun berbeda pilihan politik.

MUI Kota Bima juga mengimbau agar tidak  menggunakan masjid dan mushala sebagai tempat kampanye atau kegiatan politk praktis pemilihan kepala daerah.

“Artinya kalau ceramah menyinggung menyangkut keamanan boleh,  tetapi jika materinya ceramahnya itu menyangkut kampanye memilih pihak tertentu atau memilih seseorang  itu tidak boleh. Hal yang bolehkan yaitu materi umum tentang memilih pemimpin yang terbaik untuk Kota Bima,” katanya.

Imbauan lain, MUI juga meminta agar tidak ada pemasangan atribut kampanye di lingkungan masjid,mushala atau sarana ibadah serta meminta agar tetap memelihara kesucian dan netralitas masjid serta mushala sebagai tempat ibadah dan tempat pembinaan umat Islam.  (US)






Baca Juga :

No comments