Breaking News

PMI Indonesia Cabang Dompu Tuntut DPRD Tolak Revisi UU MD3

Aksi Massa PMII Cabang Dompu Mendesak DPRD Menolak Revisi Undang-Undang MD3, Selasa (6/3/2018). Foto Poris

Dompu, Berita11.com— Massa yang tergabung dalam lembaga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) mendatangi dan menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu agar ikut menolak pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai nilai demokrasi pada revisi Undang-Undang MD3.

Ketua Cabang PMII Kabupaten Dompu, Juhari alias Anjas menyatakan berkaitan kebebasan menyampaikan pendapat yang menjadi simbol demokrasi kini telah mati di tangan legislatif. 

Hal itu ditandai dengan disahkanya rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

“Pada revisi Undang-Undang MD3 terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi hak berpendapatan rakyat di antaranya pasal 73, pasal 122 huruf kdan pasal 245,” katanya saat memimpin aksi depan Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, Selasa (6/3/2018) pagi.

Menurut Juhari, pada pasal 73 DPR akan menggunakan kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa. Bahkan penyendraan selama 30 hari. Sementara pasal pasal 122 huruf  k mengatur tentang kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap orang perorangan.

Pada pasal 245 juga dicantumkan hak imunitas anggota DPR. Anggota DPR yang bermasalah hukum tak bisa langsung dipangil penegak hukum. Sementara dalam UUD 1945 pasal 28 d ayat 1 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Juhari menyebut sejumlah pernyataan sikap PC PMII Kabupaten Dompu berkaitan revisi Undang-Undang MD3 yaitu secara tegas menolak pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi MD3. Point kedua, mendesak Presiden Republik Indonesia agar tidak menyetujui atau tidak menandatangani revisi UU MD3.

Selain itu, mendesak Presiden RI segera mengeluarkan peraturan pengganti UU MD3. PC PMII Kabupaten Dompu juga menyatakan memperjuangkan hak demokrasi warga negara yang terancam oleh revisi UU MD3.

“Siap membela warga negara menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3 dalam memperjuangkan keadilan. Mendesak kepada DPRD Kabupaten Dompu untuk menandatangani surat pernyataan revisi UU MD3,” kata Juhari.

PMII Kabupaten Dompu juga mendesak pemerintah daerah,  DPRD Kabupaten Dompu agar menyetujui sikap Presiden Republik Indonesia untuk menolak revisi UU MD3.

Usai menggelar aksi dan menyampaikan pernyataan sikap, massa PMII Cabang Dompu kemudian membubarkan diri. Selama aksi berlangsung tidak ada satupun anggota legislatif di Dompu yang menemui massa. (Poris/Rif)

No comments