SMP Dompu Desak Penghentian Kriminalisasi Terhadap Bupati HBY

Aksi Solidaritas Masyarakat Petani Dompu untuk HBY di Persimpangan Cakre Dompu, Kamis (8/3/2018) Pagi.

Dompu, Berita11.com—  Solidaritas Masyarakat Petani (SMP) Kabupaten Dompu menggelar aksi di persimpangan Cakre Kandai Dua Dompu, Kamis (8/3/2018) pagi. Mereka mendesak penghentian kriminalisasi terhadap Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin (HBY) berkaitan penanganan kasus K2.

Dalam aksinya, SMP menilai bahwa oknum politisi yang menginginkan rezim HBY tumbang sehingga terjadi kriminalisasi terhadap orang nomor satu di Dompu itu.

Koordinator aksi bela Bupati HBY, M. Yakub mengatakan kasus K2 sudah jelas bagian dari diskriminasi dan pintu politik  menjatuhkan rezim HBY.

“Jelas kami berkumpul di sini menyampaikan orasi untuk menuntut agar kasus K2 yang menimpa Bupati Dompu HBY terlalu dipaksakan dan harus dihentikan sekarang juga,” desaknya.

Menurutnya, selama ini HBY telah berjuang meningkatkan perekonomian petani Kabupaten Dompu,  sehingga hanya orang-orang yang tidak realistis yang tak dapat melihat prestasi itu.

“Kasus K2 yang menjerat bupati dompu memang sudah lama bergulir.  Kejati NTB sendiripun lima kali mengembalikan berkas perkara ke Polda NTB karena tidak cukup bukti,” katanya.

M Yakub mengatakan, persoalan utama pada kasus K2 hanya menyangkut masalah administrasi. Namun dipaksakan dituntut melalui Kejati NTB. “Lagian kasusnya sudah jelas dimenangkan oleh 134 K2. Kalau memang ada oknum di belakangnya harus itu yang diusut, bukan bupatinya.  Apabila bupati lengser maka kebijakan-kebijakan baru untuk petani akan berdampak signifikan untuk kami petani yang ada di Kabupaten Dompu,” katanya.

Dalam aksi solidaritasnya membela HBY, SMP menyampaikan lima poin tuntutan di antaranya mendesak aparat berkaitan menghentikan proses hukum terhadap Bupati Dompu HBY, menghentikan kriminalisasi terhadap HBY. Selain itu, meminta kepada Polda NT segera mengeluarkan SP3 terhadap kasus K2 yang menimpa HBY karena tidak memiliki cukup bukti.

SMP juga meminta Polda NTB dan Kejati agar menangani kasus K2 dengan adil dan tanpa intervensi dari pihak manapun.  

“Karena kami solidaritas petani akan selalu mengawal, memantau proses ini. Sedikit ketidakadilan maka seluruh masyarakat penani akan memblokade, memboikot dan mencipktakan instabilitas di Kabupaten Dompu,” ancamnya. (Poris)