Breaking News

Tim Penghubung, Polres dan KPU Kabupaten Bima Rakor Persiapan Kampanye

Rapat Koordinasi Membahas Persiapan Kampanye Pilgub NTB di Aula Barak Dalmas Polres Bima, Rabu (7/3/2018).

Bima, Berita11.com— Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian Resor Bima menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama tim penghubung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di aula Barak Dalmas Polres Bima Kabupaten, Rabu (7/3/2018). Rakor membahas teknis-teknis pelaksanaan kampanye termasuk upaya pengamanan.

Saat Rakor berlangsung, Irwan SH, tim penghubung Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zul-Rohmi menyoal atribut terutama baligo Paslon yang dipasang di sekretariat Parpol pengusung.

“Terkait baligo tidak bisa dicabut karena belum ada petunjuk resmi dari KPU pusat maupun provinsi. Namun oleh PPK di tingkat kecamatan, atribut atau baligo di kantor kami dicabut. Ini menandakan tidak ada koordinasi,” katanya di hadapan peserta Rakor.

Irwan juga meminta ketegasan dan kejelasan dari penyelenggara Pilgub maupun dari aparat kepolisian berkaitan kampanye rapat umum terbuka di wilayah Bima pada Sabtu (10/3/2018).

“Kami berharap kalau sudah ditetapkan oleh provinsi. Karena rawan kami kuatir hal-hal terjadi. Kami mohon ketegasan dari KPU,” katanya.

Sementara itu, Sinawasdi, tim penghubung Akhyar-Mori meminta agar kejelasan dan langkah-langkah antisipasi  untuk kampanye rapat umum terbuka di Lapangan Pacuan Kuda Panda Kecamatan Palibelo oleh Paslon Suhaili-Amin dengan rencana kegiatan tatap muka terbatas oleh Paslon lain di Paruga Nae Kecamatan Bolo.

Tim penghubung/ pemenangan Ali-Sakti untuk wilayah Bima, Drs H Tajudin mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan demokrasi yang santung dan bermartabat demi lahirnya pemimpin Provinsi Nusa Tengga Barat yang dapat menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat.

“Semoga diredoi Allah SWT. Kami sangat mengharapkan petunjuk dari KPU maupun Panwaslu terkait teknis-teknis. Karena rambu-rambu yang sudah diatur dalam Undang-Undang itu itulah yang harus kita taati bersama,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif menjelaskan, tidak ada larangan 
untuk pemasangan baligo maupun atribut di kantor Parpol pengusung. Namun yang penting sesuai ukuran.

“Kemarin kami pantau di kantor Parpol seperti di Palibelo masih ada. Tidak ada larangan tapi yang penting sesuai speknya. Silahkan teman-teman percepat usulan atribut sesuai speknya agar bisa kita distribusikan dan bisa dipasang,” katanya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH menjelaskan, lokasi pemasangan atribut atau alat peraga kampanye sudah ditentukan oleh pemerintah daerah.

“Baligo yang dipasang Paslon sebelum penetapan adalah baligo yang dipasang oleh Paslon, itulah yang kami turunkan,” katanya.

Abdullah menyebut, hingga Rabu Panwaslu Kabupaten Bima baru menerima tembusan satu Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Polda NTB berkaitan rencana kampanye Paslon nomor 1, Suhaili-Amin di wilayah Kabupaten Bima. Untuk kampanye tingkat provinsi massa atau simpatisan yang dihadirkan 2.000. namun dari penyampain tim penghubung berencana melibatkan lebih dari 10.000 massa.

“Yang menjadi acuan kami manakala tim sudah mengantungi STTP. Perlu juga kami tegaskan juga bahwa kampanye rapat tatap muka terbatas tetap akan melibatkan orang, tetap memobilisasi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Bima, AKBP Bagus Satryo Wibowo, S.Ik mengatakan, sejauh ini tahapan Pilgub di wilayah Kabupaten Bima masih berjalan aman dan damai. Untuk itu seluruh pihak diharapkan mempertahankan situasi tersebut.

Menurutnya, dibutuhkan kebesaran hati semua pihak, terutama para Paslon dan Timses untuk mewujudkan Pilgub NTB yang damai dan aman. “Marilah kita mengawali dari kita sendiri apa yang kita lakukan. Kalau di sini, di sana tidak ada yang berbuat, kita berbuat. 
Mungkin kebesaran-kebesaran hati itu yang kita butuhkan di sini. Kalau berbicara administrasi saya raya domain KPU dan Panwaslu,” katanya.  

Menurutnya, untuk pembahasan persiapan kampanye tidak bisa dilakukan dalam satu kali forum. Namun perlu pertemuan intens dan penegasan-penegasan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan termasuk jadwal.

“Tidak saatnya menyalahkan satu pihak. Kondisi sekarang sudah seperti ini tidak boleh kita salahkan pihak lain,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Bima Kota AKBP Ida Bagus Made Winarta, S.Ik 
menyarankan agar dari 191 desa di wilayah Kabupaten Bima dibuat zonasi  sebelum penentuan titik kampanye dan penyebaran alat peraga kampanye. Misalnya dengan membuat empat zonasi. Hal itu juga diterapkan pada pelaksanaan Pilkada Kota Bima.

“Di kota  sedang menghadapi Pilwali kota. Kami membuat kesepakatan yang dimediasi oleh KPU,” katanya.

Ida Bagus juga mengingatkan seluruh pihak agar bisa menahan diri pada suasana Pilgub NTB. Jangan sampai malah saling menyerang dan menyalahkan. “Jangan sampai Pilkada ini memecah kita, ini hanyalah perintah manusia, kita mengabaikan perintah Allah menjaga silaturahmi,” katanya.

Sebelum menutup Rakor, Ketua KPU Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif mengisyaratkan akan berkomunikasi dengan KPU Provinsi berkaitan kepastian jadwal dan lokasi kampanye. Para tim sukses atau penghubung di kota dan kabupaten juga diharapkan berkoordinasi dengan tim tingkat Provinsi NTB.

“Tanggal 8 dilkakukan rapat pleno tingkat PPK dan sepertinya kami melihat diskusi hari ini kita perlu lakukan Rakor lagi. Dalam waktu dekat kita akan lakukan Rakor dan mediasi,” katanya. (US)

Baca Juga :

No comments