Breaking News

Data Pemilih Kota Bima Berpotensi Digugat jika....

Ilustrasi. Foto Titik Nol.


Kota Bima, Berita11.com— Sejumlah tim sukses (Timses) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, peserta Pilkada serentak tahun 2018 mengisyaratkan akan menggugat penyelenggara Pemilu berkaitan dengan validitas data pemilih.

Tim Sukses pasangan calon Wali Kota Bima dan Wali Wali Kota Bima, Subhan M Noer SH-Wahyudin (SW Mataho), Kurniawan mengisyaratkan akan menggugat penyelenggara Pemilu jika hasil kajian dan rapat Tim SW Mataho menemukan banyak data pemilih yang tidak valid.

“Sudah pasti kami akan mengajukan gugatan pada bulan ini atau paling telat bulan depan jika ada masalah data pemilih. Kami masih mempelajari dan akan dibahas dulu dalam rapat. Jika masalah data pemilih menguntungkan atau merugikan Paslon tertentu akan kami gugat,” katanya ketika dihubungi melalui Ponsel, Rabu (18/4/2018).

Menurut Kurniawan, temuan Panwaslu Kota Bima berkaitan ribuan pemilih ganda dan di bawah umur bukan satu-satunya rujukan tim SW Mataho. Namun tim juga melakukan pendalaman sendiri terhadap validitas data pemilih.

“Tidak semata temuan Panwaslu yang menjadi rujukan kami. Tapi tim juga melakukan penelusuran. Kalau ditemukan masalah dan itu masuk hingga penetapan DPT akan kami gugat,” katanya.



Sementara itu,Koordinator Kapal Induk Relawan pasangan H Arahman H Abidin SE-Fera Amalia SE MM (ManUFer), Nurdin mengatakan, sejauh ini Tim ManUFer) belum membahas rencana gugatan terhadap penyelengga Pemilukada Kota Bima berkaitan validitas data pemilih.

“Sejauh ini belum ada pembahasan berkaitan dengan itu. Mungkin dalam perkembangan nanti. Untuk kuasa hukum Tim ManUFer dipercayakan kepada Bapak Sukirman Aziz SH,” katanya ketika dihubungi melalui Ponsel.

Meskipun belum mengisyaratkan gugatan, namun Tim ManUFer mempermasalahkan data pemilih Kota Bima karena banyak terdapat data ganda dan di bawah umur sehingga tidak memenuhi syarat (TMS).

Nurdin mengingatkan para penyelenggara Pemilu di Kota Bima hingga tingkat bawah agar bekerja profesional dan selalu merujuk kode etik, tidak berat sebelah atau cenderung terhadap Paslon tertentu. “Kami juga masih melihat perkembangan proses pemutahiran data pemilih di Kota Bima,” katanya.

Secara terpisah, kuasa hukum Paslon H Muhammad Lutfi SE dan Ferry Sofyan SH (LutFer), Anu Sirwan SH juga mengisyaratkan akan menggugat penyelenggara Pemilu di Kota Bima jika banyak ketimpangan data pemilih.

“Sejauh ini kami belum ada rencana itu, tapi kami melihat perkembangan. Jika ada pihak yang  dirugikan atau diuntungkan karena data pemilih yang tidak valid, maka kami juga akan menempuh itu (menggugat),” katanya. (US)

No comments