Breaking News

HMI Desak DPRD dan Pemkab Dompu Terbitkan Perda CSR

Massa HMI Cabang Dompu Berdemo Mendesak Pemerintah dan Legislatif Menerbitkan Perda CSR.

Dompu, Berita11.com— Mahasiswa  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  Yapis Dompu yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Dompu menggelar unjuk rasa di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dan gedung legislatif, Kamis (19/4/2018). Mereka mendesak pemerintah dan legislator segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang dana kepedulian sosial (Corporate Social Responsibility /CSR) setiap perusahaan yang berinvestasi di Dompu.

Koordinator massa, Ardiansyah mengatakan, selama ini banyak perusahaan yang berinvestasi dan masih beroperasi di Dompu mulai dari perusahaan gula seperti PT Sukses Mantap Sejahtera, perusahaan tambang PT Sumbawa Timur Mining dan PT Bima Mineral Indonesia serta puluhan perusahaan lain. Namun tidak banyak memberikan kontribusi untuk masyarakat sekitar.

Untuk itu, pemerintah daerah dan legislatif perlu membuat payung hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur kewajiban perusahaan memerhatikan masyarakat sekitar dalam bentuk community development (Comdev) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Walaupun pada bagian lebih tinggi sudah ada Undang-Undang berkaitan yang mengatur tentang kewajiban perusahaan tersebut.

“Keberadaan perusahan-perusahan tersebut tidak banyak memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan infrastruktur serta hal-hal lainnya,” katanya saat menggelar orasi di depan Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu.

Setelah menggelar aksi unjuk rasa belasan menit  massa  HMI diterima berdialog dengan anggota DPRD Kabupaten Dompu  Drs. Muhtar, Andi Bahtiar, SE dan Abdullah, S.Kel.  
Ketua Komisi I DPRD Dompu Andi Bahtiar menyatakan apresiasi terhadap HMI yang memerhatikan nasib masyarakat.

“Saya bersyukur dengan hadirnya teman-teman HMI ini datang menggugat kesadaran kita dalam rangka menyelamatkan bangsa ini. Kita ini bangga dengan masuknya investasi-investasi, tapi kita tidak bangga dengan program apa yang kita bisa dapatkan dari kebanggaan itu,” katanya.

Andi Bahtiar pun berharap Pemkab Dompu melalui Bagian Hukum menyiapkan draf Perda tentang CSR seperti yang menjadi desakan HMI Cabang Dompu. “Semoga teman-teman di pemerintah juga dalam hal ini Kabag Hukum konsisten untuk menyiapkan draf itu agar kita bahas bersama-bersama.  Pada saatnya nanti ketika ada uji publik terhadap Perda itu saudara-saudara HMI sebagai motor penggerak dari arah Perda ini juga akan kita undang,” isyaratnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, Abdullah, S. Kel menyatakan, selama duduk sebagai legislator selama dua periode  belum pernah  melihat  Perda tentang CSR.

“Selama dua periode saya tidak pernah melihat ada penertiban atau ada pengaturan yang formal, sehingga kemudian pertanyaan banyak orang termasuk kami dari anggota DPRD, CSR itu sumbernya dari mana. Nilainya berapa?  siapa yang kelola, bentuk kegiatannya seperti apa? Sampai saat ini saya belum mendapatkan jawaban yang tertuang dalam bentuk Perda,” katanya.

Menurutnya, HMI bisa mengusulkan Perda, sementara peran legislatif hanya menunggu. “Sebenarya kita sama mempertanyakan beberapa hal yang dimaksud.  Bahkan kalau secara teknik selain Perda itu teman-teman siapkan. Saya mengusulkan buat program-program yang menjadi penerima CSR itu,” katanya.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Bagian  Hukum Setda Dompu, Haeruddin menyampaikan bahwa semua masukan HMI dan legislatif akan diterima serta dibenahi  sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat  investasi di Kabupaten Dompu.

“Masukan-masukan tentang CSR itu untuk sementara waktu kami tampung. Kami akan kaji, apa memungkinkan kita membuat regulasi terkait dengan CSR ini. Kalau terkait dengan kerja sama itu memang ada dan itu secara umum. Masukan-masukan itu kami terima dan itu untuk kepentingan Masyarakat dan bagaimana masyarakat menikmatinya juga,” katanya.

Sementara Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Dompu,  Soekarno, ST   bangga dan berterima kasih dengan  HMI karena telah mendesak Perda yang mengatur dana CSR. Hal itu  semua demi pembangunan daerah pada masa mendatang semakin lebih baik.

“Semua masukan ini kami sangat berterima kasih. Kami akan pelajari lebih dalam lagi apa yang menjadi tujuan teman-teman ini adalah untuk kepentingan orang banyak bukan perorangan,” ujarnya. [Poris]

No comments