Breaking News

Mahasiswa Bima Tolak Perpu Ormas, Revisi UU MD3 dan Kenaikan BBM

Puluhan Massa LMND Bima Menggelar Aksi di Persimpangan Desa Talabiu Woha, Senin (23/4/2018). Ahmad.

 
Bima, Berita11.com— Puluhan mahasiswa Bima dari berbagai elemen seperti Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat STKIP Taman Siswa Bima, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di persimpangan Desa Talabiu Kecamatan Woha dan di ruas jalan negara di depan kampus STKIP Taman Siswa Bima, Senin (23/4/2018).

Massa mendesak pemerintah mengintervensi upaya penurunan harga sembilan bahan pokok (Sembako) yang melambung beberapa pekan terakhir. Selain itu, gabungan sejumlah organ gerakan mahasiswa ini menolak pasar bebas dan segala aliran liberalisme, mendesak penghapusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas).

Tak hanya mengusung sejumlah isu tersebut, massa yang dikoordinir jenderal lapangan, Muhammad Firdaus juga menolak revisi Undang-Undang MD3 dan meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menghentikan liberalisasi pendidikan.

Menurut Muhammad Firdaus, Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan di tangan rakyat. Karena itu, instruksi Pancasila dan sistem demokrasi selalu berorientasi pada kepentingan rakyat


“Sudah semboyang pemerintah menjadi fasilitator dalam segala urusan hajat dan kesejahteraan masyarakat. Empat pilar kebangsaan merupakan roh dan jiwa NKRI yang harus diterapkan pada negara hukum, berdasarkan pada 9 Nawacita Jokowi-JK,” katanya.

Firdaus menyebut, sembilan Nawacita Jokowi-JK meliputi aspek politik, ekonomi, pebangunan (national building), dan sosial pendidikan. Namun ironisnya cita-cita itu tidak selaras dengan kehidupan manusia Indonesia saat ini. Hal itu berdasarkan fakta sosial.

“Justru kemudian kita dapat melihat begitu besar potensi masalah yang hadir di atas permukaan bumi NKRI,” katanya.

Usai menggelar aksi di persimpangan Desa Talabiu, massa melanjutkan aksi di ruas jalan di depan kampus STKIP Taman Siswa Bima. secara bergantian koordinator massa menyampaikan orasi.

Koordinator massa Fron Perjuangan Rakyat, Abdul Sahid, mendesak agar Presiden Jokowi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, mendesak agar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.


Sementara itu, Ketua HMI Komisariat STKIP Taman Siswa Bima, Busran meminta pemerintah membantu upaya penurunan harga Sembako. Selain itu menghentikan impor beras, jagung dan garam.

Massa HMI Komisariat STKIP Taman Siswa Bima juga menyerukan penolakan terhadap kenaikkan harga bahan bakar minyak.  Selain itu, meminta kepada Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri agar menghentikan segala  liberalisasi pendidikan di daerah. Mewujudkan peraturan daerah tentang desa sehingga alokasi dana desa lebih pro terhadap kepentingan langsung masyarakat.

“Kami juga meminta kepada Bupati Bima agar serius mengurus setiap kasus yang ada di Kabupaten Bima. karena hari makin hari makin menjadi-jadi. Contoh kasus yang dilakukan oleh UPT Dinas Pendidikan Bolo yang sampai hari ini belum kita ketahui titiknya,” katanya. [Ahmad]  


Baca Juga :

No comments