Breaking News

Panwaslu: Selama Ramadan dan Idul Fitri, Potensi Money Politics Tinggi

Ketua Panwaslu Kota Bima, Sukarman SH. Foto Kabar Bima

Kota Bima, Berita11.com— Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bima telah memetakkan potensi pelanggaran selama tahapan Pilkada termasuk menjelang pencoblosan. Pada saat Ramadan 1439 Hijriyah, Panwaslu melihat potensi besar terjadinya politik uang (money politics) di Kota Bima.

Ketua Panwaslu Kota Bima, Sukarman SH menyatakan, berdasarkan kajian dan pemetaan Panwaslu setempat, pelanggaran terbesar selama Ramadan 1439 Hijriah tahun 2018 yaitu pemanfaatan momentum bulan suci oleh Paslon maupun tim sukses memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan iming-iming atau syarat memilih Paslon tertentu.

Menurut Sukarman, pada bulan suci Ramadan tidak  masalah seseorang mengeluarkan sumbangan, zakat maupun infak. Hanya saja jika disertai dengan syarat tertentu menjadi masalah. Apalagi jika itu dilakukan Timses, pendukung ataupun Paslon.

“Bulan puasa erat kaitannya dengan pemberian. Kami telah melihat potensi-potensi yang bisa terjadi. Nggak masalah kalau memberi, apalagi bulan puasa adalah momen untuk meningkatkan ibadah. Yang menjadi masalah jika pemberian itu dengan iming-iming atau syarat agar memilih seseorang,” katanya.

Mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Bima ini mengingatkan kepada seluruh Timses dan Paslon agar menghindari pemberian yang disertai syarat. Karena itu adalah bentuk dari politik uang (money politics). Potensi lain pelanggaran juga bisa terjadi menjelang Idul Fitri 1439 Hijriah. Pada saat itu bisa saja terjadi pemberian THR atau bingkisan oleh tim maupun pejabat tertentu dengan menitipkan syarat agar memilih Paslon tertentu.

“Tidak masalah memberikan haglah (THR) tapi jangan sampai dengan syarat memilih calon tertentu,” katanya.

Menurut Sukarman, jarak yang dekat antara bulan suci Ramadan dan Idul Fitri dengan pelaksanaan pencoblosan Pilkada Kota Bima maupun Pilgub NTB yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang berpotensi dimanfaatkan oleh tim tertentu. “Kita semua tentu berharap semua pihak sepakat untuk menghindari money politics,” harapnya.

Diakuinya, menjelang pencoblosan, kasus pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilukada berkurang. Namun semakin mendekati hari pencoblosan potensi pelanggaran politik uang semakin meningkat. Untuk itu, Panwaslu Kota Bima juga mengharapkan partisipasi semua pihak untuk melaporkan jika mengetahui atau menemukan pelanggaran.

“Semua pelanggaran tetap kita proses. Makanya kita juga mengharapkan peran aktif dari masyarakat melaporkan jika mengetahui atau melihat. Itu pasti kita proses,” katanya. (US)

No comments