Breaking News

Pemkab Bima Tegaskan Perjalanan Dinas Bupati IDP ke Malaysia Sesuai Prosedur

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri dan Sejumlah Pejabat Menghadiri Archipelago Expo di Malaysia.

Bima, Berita11.com— Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri (IDP) dan sejumlah pejabat eselon II lingkup Kabupaten Bima melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Archipelago Expo di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, 2-5 April 2018. Namun sebagian pihak menanggapi secara negatif, bahwa kegiatan bupati di luar negeri belum memperoleh ijin dari menteri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menyampaikan sejumlah klarifikasi.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfostik) Kabupaten Bima, H Abdul Wahab menegaskan, bahwa  perjalanan dinas yang dilaksanakan Bupati IDP tersebut telah sesuai prosedur.  Kegiatan bupati dan sejumlah pejabat eselon II dalam rangka expo atau pemaparan potensi daerah.

“Perjalanan dinas tersebut memenuhi undangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Nomor 1846/ UM. 02.04/III/ 2018 tentang undangan untuk memaparkan produk unggulan kawasan perdesaan  (Prukades) yang secara khusus  mengundang delapan  kepala daerah pada expo tersebut,” jelas Kepala Diskominfostik Kabupaten Bima, H Abdul Wahab Usman dalam siaran pers Pemerintah Kabupaten Bima, Kamis (5/4/2018).

Mantan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima ini menjelaskan, bagi pemerintah daerah forum tersebut merupakan peluang yang sangat baik untuk mempromosikan produk pertanian perkebunan dan potensi ekonomi lainnya untuk mendorong investasi di daerah.

Kegiatan itu merupakan bagian perjalanan dinas kepala daerah dan ASN yang mengacu pada Permendagri  Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dan promosi potensi daerah.

Wahab menyatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah menghargai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif. Namun perlu disampaikan bahwa Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 itu tidak mengatur secara khusus mekanisme koordinasi antara pejabat yang melakukan perjalanan dinas dengan DPRD.

Pada kegiatan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia itu, Bupati Bima juga hadir bersama Ir.Suryadin HAR, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima.

Seperti diketahui sebelumnya, perjalanan dinas Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri dan sejumlah pejabat lingkup Kabupaten Bima dalam rangka presentasi produk unggulan kawasan perdesaan paska panen di Kabupaten Bima.

Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri didampingi kepala DPMdes, Kadis Pertanian dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diundang ke Malaysia dalan acara Archipelago Expo di Kedutaan besar Indonesia di Malaysia. Kegiatan itu berlangsung  2-5 April 2018.

Kegiatan tersebut merupakan program pengembangan kawasan prioritas dari Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi RI.  

Di hadapan para investor Malaysia, Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri mempresentasikan berbagai komoditi unggulan kabupaten Bima baik di bidang pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan serta komoditi kerajinan yang ada di wilayah Kabupaten Bima.

Diharapkan presentasi itu akan memberikan keyakinan kepada investor yang hadir di acara expo tersebut sehingga investasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor lainnya dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Bima. (AN)

Baca Juga :

No comments