Breaking News

PRONA Bantu Masyarakat Miskin, Kades di KSB Apresiasi Pemerintah Pusat

Kades Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat, Burhanuddin SH.

Taliwang, Berita11.com— Sejumlah kepala desa (Kades) di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat mengapresiasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) atau program penerbitan sertifikat tanah secara masal sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 189 Tahun 1981. Program tersebut sangat membantu masyarakat untuk memiliki dokumen tanah  terutama bagim masyarkat  tidak mampu.

Kades Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat, Burhanuddin SH mengatakan, lahan milik masyarakat harusnya dapat dijadikan agunan untuk tambahan modal usaha, tetapi lahan dimaksud tidak memiliki sertifikat dan masyarakat pemiliknya merasa nominal atau biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk melegalkan lahan tersebut.

“Lantaran biaya PRONA cukup murah maka masyarakat merasa terbantukan dan berharap program tersebut terus berlanjut,” katanya di KSB, Senin (16/4/2018).
Burhanuddin menyebut Desa Kertasari mendapat jatah 500 sertifikat lahan pekarangan dan lahan pertanian.

“Kami mendapatkan program itu sejak tahun 2017 lalu dan sekarang masih dalam proses untuk penerbitannya. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama sudah bisa diserahkan kepada masyarakat,” harapnya.

Burhanuddin juga mengakui bahwa pihaknya menetapkan biaya administrasi untuk mendapatkan sertifikat program PRONA sebesar Rp300 ribu. Biaya itu untuk pengadaan pal pembatas antar lahan, biaya penggandaan dokumen termasuk pembelian materai.

“Untuk besaran biaya sudah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya pungutan liar,” lanjutnya.

Ia menambahkan  meskipun biaya telah ditetapkan, tetapi masih ada masyarakat yang tidak memenuhinya lantaran keterbatasan.

Secara terpisah  Kades Batu Putih KSB, Sahriluddin  mengungkapkan apresiasi yang sama kepada pemerintah pusat yang telah meluncurkan PRONA. Program tersebut sangat membantu masyarakat miskin. Buktinya, cukup banyak yang mengajukan minat untuk bisa terakomodir, sehingga berharap pada tahun berikutnya kembali dilaksanakan.

“Program pusat seperti ini harus terus dilaksanakan, karena langsung dirasakan oleh masyarakat miskin,” ujarnya.

Sahril yang juga menangani Desa Persiapan Lamunga itu mengaku jika sekarang sedang dalam proses pengukuran dan penempatan pal batas lahan.

“Belum tahu kapan akan rampung proses pengukurannya, karena luas lahan milik masyarakat yang harus diukur tidak sedikit dengan lokasi yang agar jauh dari pemukiman. Saya selalu berharap program ini bisa dilanjutkan pada tahun mendatang,” ungkapnya. (DA)

Baca Juga :

No comments