Ekonomi Kreatif Sulit Dikembangkan di Bima, ini Penyebabnya

Abdul Munir. Foto Istimewah.

Kota Bima, Berita11.com— Meskipun sudah memiliki  Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Namun progres ekonomi di Bima tak sementereng gedung tersebut. Kondisi perekonomian masyarakat Bima stagnan yang ditandai nyaris tak adanya dukungan positif iklim investasi skala besar di Kota Bima maupun di Kabupaten Bima. Pada sisi lain gairah ekonomi kreatif yang digerakan dari industri-industri kecil juga terlihat loyo.

Pengamat Ekonomi NTB, Abdul Munir melihat bahwa kegiatan industri kecil atau mikro di wilayah NTB khususnya di Bima  “kemban-kempis”. Pada aspek yang lebih luas, daerah-daerah di NTB tidak memiliki industri skala menengah, apalagi besar.

Menurutnya penggerak utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor-sektor seperti industri, perdagangan, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.  

“Ekonomi NTB itu stagnan, tidak ada kegiatan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  Istilahnya hidup segan, mati tak mau, kecuali untuk wilayah tertentu. Belo Selatan misalnya untuk bidang usaha pertanian, petani bisa dapat hasil miliaran rupiah setiap musim tanam,” katanya.

Munir melihat permasalahan utama pengembangan ekonomi kreatif di wilayah Bima karena hampir bisa dipastikan produk masyarakat Bima tidak memiliki daya saing. Penyebabnya karena orang Bima tidak memiliki jiwa seni (kreativitas).

“Orang Bima itu hampir nggak punya jiwa seni,  yang dituntut jiwa seni yang tinggi sehingga output ada ciri khasnya terhadap daerah lain. Yang dituntut konsumen atas produk itu adalah nilai seninya. Sekarang ini produk yang bernilai seni udah dihasilkan melalui pabrikasi. Gimana mau bersaing dengan produksi industri?” katanya.

Munir juga melihat intervensi pemerintah di daerah dalam upaya mendorong perekonomian masyarakat melalui industri kreatif masih lemah meskipun pada sisi lain sudah didukung sarana seperti PLUT yang dibangun menggunakan anggaran miliaran oleh Kementerian Perdagangan.

“Kalaupun muncul nanti mau produksi dengan kapasitas berapa unutk menutupi biaya produksi sehingga  layak usahanya.  Lalu segmen pasar ke mana (harus jelas),” kata pria yang pernah bertugas di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta ini.

Pada sisi lain, pria yang sering keliling daerah ini juga klaim bahwa angka kemiskinan di Bumi Gora melalui berbagai upaya intervensi pemerintah hanya sebuah politik penciteraan.  Hingga saat ini masyarakat digusuhkan fakta bahwa jumlah masyarakat NTB yang berjuang mencari kehidupan lebih baik di negeri orang di bawah tekanan dan deraan berbagai ancaman mencapai 800.000 jiwa lebih buruh migran Indonesia atau TKI. 

“Seperlima warga NTB seluruhnya masuk kategori warga miskin. Mereka menjadi TKI (buruh migran) karena dari keluarga miskin,” katanya. (SF)