Breaking News

Kabupaten Bima Kembali Meraih WTP, ini Catatan BPK RI

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri dan Ketua DPRD Kabupaten Bima,  saat Menerima Penghargaan WTP.


Bima, Berita11.com— Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bima mendapat penilaian positif dari lembaga negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari lembaga auditur negara tersebut diterima oleh Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti di Mataram, Senin (28/5/2018).

Selain Bupati Bima, sejumlah kepala daerah lain di NTB yang juga menerima penghargaan WTP dari BPK RI, di antaranya Wali Kota Bima, H Qurais H Abidin dan Bupati Dompu, H Bambang M Yasin serta Bupati KSB.

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri menyatakan bahwa penghargaan WTP dari BPK RI merupakan kristalisasi dari kerja keras dan sinkronisasi  seluruh elemen birokrasi yang mesti diterjemahkan sebagai proses ikhtiar yang konsisten dalam rangka pencapaian visi Bima RAMAH.

“Pemerintah daerah melalui seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah senantiasa konsisten dalam mengikhtiarkan pencapaian visi Bima RAMAH. Hal tersebut dilakukan dengan penyusunan program yang padu serta sanggup memberi dampak baik yang berkesinambungan dalam peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, membuka ruang partisipasi aktif dan memotivasi kesadaran membangun serta dibarengi dengan manajemen penganggaran yang efektif dan efisien,” katanya seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Sita Erni.

Bupati Indah Dhamyanti Putri berpesan kepada seluruh elemen birokrasi agar menjadikan penghargaan yang diperoleh sebagai kebanggaan untuk terus menumbuhkan komitmen pengabdian yang menghasilkan kinerja yang maksimal dilandasi semangat kejujuran, kecintaan dan ketulusan untuk terus membangun dan menyejahterakan masyarakat dan daerah (dou labo dana).

“Tidak serta–merta berpuas diri hingga melalaikan keharusan untuk terus menginstropeksi berbagai hal yang mesti ditingkatkan pada masa–masa selanjutnya,” katanya.

Sementara Kepala BPK Perwakilan NTB, Wahyu Priyono, SE, M.M., Ak.,CA menyatakan terdapat beberapa masalah yang menjadi substansi terkait LHP yaitu pajak yang tidak disetor, SPPD, masalah kekurangan volume fisik pekerjaan, pengelolaan aset, pertanggung jawaban belanja daerah, penyelesaian fisik pekerjaan, belanja sosial yang tidak tepat sasaran, pembayaran gaji pegawai yang tidak berhak, dan belanja BBM.

Dikatakannya, menilik fakta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima tahun anggaran 2017 yang menghasilkan prestasi gemilang berupa penghargaan opini WTP dari BPK RI maka tidak berlebihan bila dibangun sebuah simpulan sederhana bahwa alur manajemen pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bima sudah semakin sempuar. Baik ditilik dari  perspektif perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol anggaran.

“Serta bagaimana bennevit dan good and sustainable impact (dampak baik berkesinambungan) yang dihasilkan dari seluruh rangkaian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” katanya.

Sebelumnya, lima  penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian  dari BPK RI diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bima setelah dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan tahun Anggaran 2017. [AN]

No comments