Breaking News

Ogah Berikan Data ke KPU, Disdukcapil: Kalau Ada Masalah Validitas itu Salah PPDP

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Hj Mariamah SH. Foto Berita11.com

Kota bima, Berita11.com— Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bima menegaskan tidak akan pernah memberikan data kependudukan walaupun diminta oleh penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika pun hingga kini masih ada masalah berkaitan validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) itu karena keteledoran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Kepala Disdukcapil Kota Bima, Hj Mariamah SH mengatakan, jika pun KPU Kota Bima maupun penyelenggara Pemilu lainnya membutuhkan data berkaitan dengan pemilih sebaiknya berkoordinasi dengan KPU pusat untuk ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau ada masalah data pemilih itu bukan urusan kita. Silahkan KPU meminta kepada KPU pusat untuk kemudian KPU pusat melayangkan surat kepada Kemendagri. Kalau masalah DP4 itu sudah dikasi. Kita tidak pernah tahu DP4. Itu kewenangan pusat, walaupun rapat teknis sosialisasi kami diundang, itu untuk sosialisasi masalah kependudukan,” kata Mariamah di Disdukcapil Kota Bima, Kamis.

Penegasan tersebut juga disampaikan Mariamah menanggapi surat KPU Kota Bima yang kembali meminta Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) tanggal 24 Mei 2018. “Soal data itu kewenangan pusat, ada di Kemendagri bukan Disdukcapil di daerah. Lagian KPU kan sebenarnya sudah memiliki hak akses diberikan Kemendagri. Jadi apapun masalah itu kembali ke hak akses yang diberikan. Adapun peran kami hanya sekadar membantu saja, tidak masuk ke teknisnya,” katanya.

Mantan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima ini juga enggan merespon permintaan data berkaitan dengan masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun NKK ganda. 

Menurutnya, DP4 yang diterima KPU dari Kemendagri merupakan data yang sudah 
dibersihkan dari data yang tidak valid. Hanya saja masalah validitas tidak akan muncul seandainya PPDP bekerja maksimal melaksanakan pemuktahiran di lapangan.

“Mestinya bisa diperbaiki dengan PPDP. Kan bisa diakses itu. Kalau masalah NIK ganda kan bisa minta mana KK orang, dia cek apa benar. Itulah fungsi PPDP. Kecuali mereka tidak bekerja, kan mereka punya anggaran banyak. Kalau kewajiban Disdukcapil hanya memberikan KTP elektronik dan Suket,” tandasnya.

Mariamah mengungkapkan, pihaknya sudah beberapakali diingatkan langsung oleh Dirjend Kependudukan Kemendagri agar tidak melayani permintaan data kependudukan untuk kebutuhan Pilkada serentak maupun Pemilu. Karena yang bisa memberikan data itu hanya Kemendagri. Data itu sudah diserahkan kepada KPU termasuk akses ke pusat data (data base).

Selain itu, Disdukcapil seluruh Indonesia juga telah diminta oleh Kemendagri untuk tidak menandatangani berita acara apapun terutama berkaitan dengan data pemilih saat pleno maupun di luar pleno KPU. Jika pun sudah terlanjur ikut membubuhkan tandatangan harus ditarik kembali. Hal tersebut mengantipasi kesalahpahaman masyarakat kewenangan tentang data pemilih.

“Penekanan Kemendagri bahwa Disdukcapil tidak bisa mengolah datanya, karena yang bisa hapus data itu Kemendagri, misalnya dobel. PPDP itulah fungsinya, jumlahnya sudah dikasi misalnya 100. 000 silahkan turun, mereka punya banyak anggaran seharusnya verifikasi faktual di lapangan,” kata Mariamah.

Mariamah menjelaskan, munculnya NIK dan NKK ganda disebabkan karena pada sebelum penerapan KTP elektronik sebagian warga Indonesia termasuk di Bima memiliki lebih dari satu kartu tanda penduduk di daerah yang berbeda tanpa mencabut berkas di daerah asal. Namun kemungkinan besar belum mengikuti perekaman.

“Misalnya dia punya NIK ganda di kabupaten dan kota dan kemudian sudah melakukan perekaman di kabupaten dan mau kembali melakukan perekaman di kota itu nggak bisa karena akan langsung terdetek dari ciri fisik, iris mata dan sebagainya. Jadi oleh sistem akan terdetek. Tapi data yang diberikan Kemendagri itu adalah data yang sudah dibersihkan,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Panwaslu Kota Bima menemukan masih banyak pemilih di bawah umur, pemilih ganda NIK dan NKK serta pemilih meninggal dunia yang tercakup dalam DPT Kota Bima. masalah validitas data pemilih tersebut sudah direkomendasikan kepada KPU Kota Bima untuk ditindaklanjuti.

Sementara pada bagian lain, Koordinator Pemenangan Subhan-Wahyudin (SW Mataho), Kurniawan S.Sos mengisyaratkan akan mengajukan gugatan jika masih ada banyak masalah berkaitan validitas data pemilih terutama pasca pengumuman DPT. [US]

No comments