Breaking News

Panwaslu Kota Bima Gandeng MUI untuk Cegah Parcel dan THR Politis

Ilustrasi. Foto Inilahmedan.com


Kota Bima, Berita11.com— Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bima akan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah tokoh agama untuk mencegah praktik suap atau pelanggaran politik uang (money politics) selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1439 Hijriah mendatang.

Sesuai pemetaan Panwaslu Kota Bima, semakin mendekati hari pelaksanaan pungut-hitung potensi pelanggaran politik uang semakin terbuka lebar, termasuk modusnya memanfatkan momentum ibadah pada bulan puasa dengan cara mengeluarkan berbagai pemberian seperti sedekah, parcel maupun tunjangan hari raya (THR) yang disisipi maksud politis agar mendukung Paslon tertentu.

Baca Juga:



“Sesuai pemetaan kami memang terbuka terjadinya pelanggaran saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri nanti. Karena  biasanya pada bulan puasa orang-orang mengejar amal dengan memberikan sesuatu. Namun akan salah jika di balik pemberian itu ada maksud tertentu dengan menyisipkan pesan agar memilih Paslon tertentu,” ujar anggota Panwaslu Kota Bima, Muhaimin, S.Pd.I saat dihubungi Berita11.com melalui Ponsel pekan lalu.

Untuk mengantisipasi berbagai jenis pelanggaran terutama potensi politik uang mendekati pelaksanaan pungut-hitung, Panwaslu Kota Bima juga akan melaksanakan sosialisasi di sejumlah kelurahan, mengingatkan masyarakat untuk menghindari praktik suap atau politik uang.

Baca Juga:

“Kami juga mengajak para tokoh agama untuk bersama kami sama-sama melakukan kampanye menolak money politics,” ujar mantan Ketua PPK Kecamatan Mpunda Kota Bima ini. [US]

No comments