Breaking News

Pemberhentian Tiga Perangkat Desa Nanga Tumpu Digugat di “Meja Hijau”

Kuasa Hukum Tiga Perangkat Desa Nanga Tumpu, Mukhtamar SH. Foto Poris Berita11.com



Dompu, Berita11.com— Tiga Perangkat Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yakni Saiful, Arifin dan Khalik belum lama ini diberhentikan oleh kepala desa setempat melalui Surat Keputusan resmi. Polemik tersebut kini bergelinding hingga ke meja hijau.

Kuasa Hukum tiga perangkat desa tersebut, Mukhtamar SH mengungkapkan telah mendaftarkan gugatan berkaitan masalah SK pemberhentian tiga perangkat desa tersebut, Senin (7/5/2018). Hal itu karena pemberhentian dianggap karena tidak disertai pertimbangan atau alasan yang jelas serta terkesan diskriminatif.

“Perangkat desa yang diberhentikan tidak pernah mendapatkan surat teguran baik secara lisan maupun tertulis,” katanya di Dompu, Senin (7/5/2018).

Tiga perangkat Desa Nanga Tumpu Saiful diberhentikan dengan SK berbeda yaitu Nomor 09 Tahun 2018, tanggal 9 Maret 2018, sementara Khalik diberhentikan  melalui SK Nomor 10 Tahun 2018 serta Arifin diberhentikan dengan SK Nomor 11 Tahun 2018 pada tanggal dan bulan yang sama.

Menurut Mukhtamar,  sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan  Pemberhentian Perangkat Desa bahwa jika perangkat desa melanggar larangan atau ketentuan, maka seharusnya ada tim pengawas yang memeriksa.

“Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dijadikan dasar oleh Kades untuk mengusulkan ke camat agar perangkat desa tersebut diberhentikan,” ujarnya.

Ia menilai dalam kasus pemberhentian perangkat desa, Kades melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015.

Mukhtamar menyatakan, gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Dompu sebagai bentuk kencintaan terhadap Kades agar jangan sampai kebijakannya berakhir pada korupsi. Karena jelas dalam peraturan bahwa barang siapa yang menggunakan kewenangan dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain serta koorporasi termasuk dalam ranah Undang-Undang Korupsi.

“Misalnya  membayarkan gaji menggunakan keuangan negara tanpa ada regulasi menurut kami sama dengan melanggar pasal 3 Undang-Undang Korupsi,” katanya.

Melihat persoalan pemberhentian perangkat desa di Desa Nanga Tumpu, Mukhtamar juga menyayangkan sikap pemerintah atau Satker berkaitan yang membiarkan terjadi kasus itu.
“Dengan tidak adanya teguran, pembinaan serta sanksi terhadap kebijakan kepala desa yang melanggar aturan,”  tambahnya. [Poris]

Baca Juga :

No comments