Harapan Bupati Terhadap Wartawan di Bima

Pada Sesi Dialog, Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri Menerima Saran dari Sejumlah Organisasi Non Pemerintah.

Bima, Berita11.com— Wartawan maupun media juga memiliki peran penting dalam detak pembangunan di daerah karena berada langsung di tengah masyarakat sehingga mengetahui kondisi di lapangan dan bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Namun di sisi lain ada distorsi informasi juga yang ditampilkan oleh media.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri saat sesi dialog penguatan kemitraan antara pemerintah dan organisasi non pemerintahan yang digelar Bakesbangpol bersama Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima di Lesehan Bima Tirta, Jumat (29/6/2018) lalu.

Menurut Bupati Bima, banyak hal yang melatarbelakangi timbulnya konflik di Bima. Setiap kecamatan di Kabupaten Bima memiliki karakter masyarakat yang beda-beda serta permasalahan yang beda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda-beda pula. Di sisi lain peran media diperlukan karena juga merupakan akses pertama atau sebagai jembatan masyarakat menyampaikan keluhan kepada pemerintah.

Hanya saja yang menjadi persoalan juga media-media selama ini lebih getol hanya memberitakan peristiwa. Namun kurang mengangkat solusi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Bahkan penyelesaian-penyelesaian masalah kurang mendapat perhatian media.

“Setiap kecamatan tidak didasari persoalan yang sama. Ini juga perlu peran media, apakah media menginginkan daerah ini terus bergejolak, kita semua harus memiliki karakter apakah bisa mengubah tentang pandangan masyarakat,” kata Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima ini juga melihat berbagai persoalan yang muncul di wilayah Kabupaten Bima seperti unjuk rasa karena merupakan ekspresi kalangan pemuda yang hendak menunjukan kemampuan berbicara. Bukan semata sengaja menimbulkan konflik.

“Masih banyak kalangan anak-anak muda kita ingin dikenal pimpinan daerah merasa bisa berbicara. Seperti kemarin pulang dari acara pernikahan  kami dihadang dengan sarangge,” ungkap Bupati Bima.

Bupati IDP juga menglarifikasi mengenai pola satu pintu yang diterapkan sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bima. Menurutnya, hal itu bukanlah bentuk sikap tertutup pemerintah daerah atau menolak kritik. Namun karena didasari kehati-hatian pemerintah munculnya distorsi informasi. Selain itu, pada sisi lain sebagian OPD masih mengalami hambatan sumber daya manusia berkompeten.

“Mengenai satu pintu ini sebenarnya bentuk kehati-hatian saja jangan sampai ada kesalahan dalam menyampaikan. Tetapi kadang kala (media) untuk menarik minat baca seseorang judul dan isinya kadang-kadang berbeda. Ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan. Dalam rangka satu pintu ini bukan membatasi, kami menyadari juga SDM yang ada masih terbatas. Apa yang menjadi isi rumah tangga harus bisa ditelaah terlebih dahulu,” katanya.

Bupati Bima mengingatkan wartawan dan media agar selalu berupaya menyuguhkan informasi secara berimbang (cover both side). Tak hanya semata mengolah informasi seolah-olah bombastis untuk mendorong tiras media. Namun juga menyuguhkan informasi secara bertanggungjawab. “Demikian juga untuk media jangan satu sisi dan berupaya dari dua sisi agar berita itu berimbang,” katanya.

Sebelumnya saat sesi dialog dengan Bupati Bima, wartawan Rada Tambora, Atina menyampaikan bahwa hingga kini masih banyak OPD di Kabupaten Bima yang masih tertutup ketika hendak dikonfirmasi oleh wartawan. Bahkan menyatakan bahwa akses informasi di pemerintah masih bersifat terpusat atau satu pintu di Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima. Padahal ada banyak masalah-masalah teknis yang tak bisa dijelaskan oleh bagian Humas.

Dikatakan Atina, pada prinsipnya wartawan profesional pasti akan berupaya mengonfirmasi setiap permasalahan yang menyangkut pemerintah, terlepas masih adanya praktik-praktik menyimpang dari oknum-oknum yang mengatasnamakan wartawan.

Untuk itu Atina meminta Bupati Bima agar mengantensi pola satu pintu yang masih terapkan sebagian OPD. [US]