Komentar |
| Pada Sesi Dialog, Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri Menerima Saran dari Sejumlah Organisasi Non Pemerintah. |
Bima, Berita11.com— Wartawan
maupun media juga memiliki peran penting dalam detak pembangunan di daerah
karena berada langsung di tengah masyarakat sehingga mengetahui kondisi di lapangan
dan bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Namun di
sisi lain ada distorsi informasi juga yang ditampilkan oleh media.
Hal tersebut diungkapkan Bupati
Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri saat sesi dialog penguatan kemitraan antara
pemerintah dan organisasi non pemerintahan yang digelar Bakesbangpol bersama
Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima di Lesehan Bima Tirta, Jumat
(29/6/2018) lalu.
Menurut Bupati Bima, banyak
hal yang melatarbelakangi timbulnya konflik di Bima. Setiap kecamatan di
Kabupaten Bima memiliki karakter masyarakat yang beda-beda serta permasalahan
yang beda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda-beda pula. Di sisi lain
peran media diperlukan karena juga merupakan akses pertama atau sebagai
jembatan masyarakat menyampaikan keluhan kepada pemerintah.
Hanya saja yang menjadi
persoalan juga media-media selama ini lebih getol hanya memberitakan peristiwa.
Namun kurang mengangkat solusi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di
daerah. Bahkan penyelesaian-penyelesaian masalah kurang mendapat perhatian
media.
“Setiap kecamatan tidak
didasari persoalan yang sama. Ini juga perlu peran media, apakah media
menginginkan daerah ini terus bergejolak, kita semua harus memiliki karakter
apakah bisa mengubah tentang pandangan masyarakat,” kata Bupati Bima, Hj Indah
Dhamayanti Putri.
Mantan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Bima ini juga melihat berbagai persoalan yang muncul di wilayah Kabupaten
Bima seperti unjuk rasa karena merupakan ekspresi kalangan pemuda yang hendak
menunjukan kemampuan berbicara. Bukan semata sengaja menimbulkan konflik.
“Masih banyak kalangan anak-anak
muda kita ingin dikenal pimpinan daerah merasa bisa berbicara. Seperti kemarin
pulang dari acara pernikahan kami
dihadang dengan sarangge,” ungkap Bupati Bima.
Bupati
IDP juga menglarifikasi mengenai pola satu pintu yang diterapkan sebagian
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bima. Menurutnya, hal itu
bukanlah bentuk sikap tertutup pemerintah daerah atau menolak kritik. Namun
karena didasari kehati-hatian pemerintah munculnya distorsi informasi. Selain itu,
pada sisi lain sebagian OPD masih mengalami hambatan sumber daya manusia
berkompeten.
“Mengenai satu pintu ini sebenarnya
bentuk kehati-hatian saja jangan sampai ada kesalahan dalam menyampaikan.
Tetapi kadang kala (media) untuk menarik minat baca seseorang judul dan isinya
kadang-kadang berbeda. Ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan. Dalam rangka
satu pintu ini bukan membatasi, kami menyadari juga SDM yang ada masih
terbatas. Apa yang menjadi isi rumah tangga harus bisa ditelaah terlebih dahulu,”
katanya.
Bupati Bima mengingatkan
wartawan dan media agar selalu berupaya menyuguhkan informasi secara berimbang
(cover both side). Tak hanya semata mengolah informasi seolah-olah bombastis
untuk mendorong tiras media. Namun juga menyuguhkan informasi secara
bertanggungjawab. “Demikian juga untuk media jangan satu sisi dan berupaya dari
dua sisi agar berita itu berimbang,” katanya.
Sebelumnya saat sesi dialog
dengan Bupati Bima, wartawan Rada Tambora, Atina menyampaikan bahwa hingga
kini masih banyak OPD di Kabupaten Bima yang masih tertutup ketika hendak
dikonfirmasi oleh wartawan. Bahkan menyatakan bahwa akses informasi di
pemerintah masih bersifat terpusat atau satu pintu di Bagian Humas dan Protokol
Setda Kabupaten Bima. Padahal ada banyak masalah-masalah teknis yang tak bisa
dijelaskan oleh bagian Humas.
Dikatakan Atina, pada
prinsipnya wartawan profesional pasti akan berupaya mengonfirmasi setiap
permasalahan yang menyangkut pemerintah, terlepas masih adanya praktik-praktik
menyimpang dari oknum-oknum yang mengatasnamakan wartawan.
Untuk itu Atina meminta Bupati
Bima agar mengantensi pola satu pintu yang masih terapkan sebagian OPD. [US]