Breaking News

MUI Sorot Fungsi Anggota Legislatif Mencegah Konflik dan Gangguan

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima, H Abdurrahim Haris MA. Foto Bimakini.


Bima, Berita11.com— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima, H Abdurrahim Haris MA yang juga mantan anggota legislatif menyorot kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam upaya mencegah konflik dan gangguan terhadap kerja pemerintah daerah.

Menurutnya, peristiwa konflik maupun upaya-upaya penghadangan Bupati Bima di jalan oleh sekelompok masyarakat menunjukkan bahwa selama ini anggota legislatif belum berperan maksimal melakukan komunikasi dengan konstituennya.

“Seharusnya anggota DPRD yang punya wilayah di situ harus menyampaikan kepada masyarakat. Kalau ada penghadangan (bupati) di situ berarti anggota DPRD di lokasi itu tidak berfungsi,” sorotnya.

Dikatakannya, untuk menangani konflik diperlukan peran berbagai pihak termasuk anggota legislatif yang memiliki basis konstituen di setiap daerah pemilihan. Peran anggota DPRD sangat diperlukan dalam melakukan komunikasi-komunikasi dengan masyarakat. Bukan hanya mengedepankan kepentingan politik sehingga terjadi penghadangan terhadap Bupati Bima.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Bima ini menyatakan, bahwa setiap anggota legislatif memiliki berbagai dukungan terutama dana aspirasi dan anggaran pembinaan partai politik.

“Seolah-olah tertanam persaingan antar partai politik dan anggota DPRD. Perlu peran anggota DPRD yang memiliki masyarakat di bawah. Kemudian juga peran tokoh masyarakat juga penting,” katanya.

Diakuinya, selama ini MUI Kabupaten Bima berupaya melaksanakan dakwah dengan mendatangi masjid-masjid dan menyerukan masyarakat untuk menjaga kedamaian dan menghindari perselisihan. [US/MR]

No comments