Sikapi Penggalangan Rencana Aksi 1.000 Massa, ini Antisipasi Pemkab Bima

Kantor Baru Bupati Bima di Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Foto Ist

Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten Bima mengantisipasi penggalangan 1.000 massa yang berencana melaksanakan aksi unjuk rasa mendesak pemindahan ibukota Kabupaten Bima ke Kecamatan Woha. Sesuai rencana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesebangpol) Kabupaten Bima akan mengumpulkan seluruh kepala desa, karang taruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kae pada Kamis besok.

Kepala Bidang Pengkajian Strategis dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Bima, Irfan HM Noer, S.Sos mengatakan,  sesuai rencana mengumpulkan kepala desa, karang taruna dan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah Kae meliputi Kecamatan Woha, Kecamatan Belo, Monta dan Palibelo sengaja dilakukan Bakesbangpol untuk membangun kesamaan pehaman tentang pemindahan ibukota Kabupaten Bima.

“Recanana ada kegiatan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) hari Kamis di aula kantor Camat Woha kami akan megundang seluruh kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan karang taruna,” ujar Irfan di Bakesbangpol Kabupaten Bima, Selasa (31/7/2018).

Dikatakannya, momentum kegiatan FKDM itu akan dimanfaatkan oleh Bakesbangpol untuk  mengantipasi rencana aksi 1.000 massa yang akan mendesak pemindahan ibukota Kabupaten Bima serta untuk menjelaskan permasalahan sehingga pemerintah daerah menunda rencana pemindahan sesuai target awal pada Agustus 2018 ini.

“Kami mengantisipasi masyarakat melakukan aksi seribu massa. Aksi bersama agar pemerintah segera pindah bulan. Itu sebenarnya terkait finishing kantor Pemda yang belum rampung, kondisional yang menyangkutt fasilitas kenyamanan kerja pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Apabila kenyamaan tidak bisa tentu akan berimbas pada pelayanan yang tidak efektif,” katanya.

Selain membahas antisipasi berkaitan rencana aksi dan penggalangan 1.000 massa oleh kelompok warga di Kecamatan Woha, momentum kegiatan FKDM di aula kantor Camat Woha bersama sejumlah elemen itu juga akan membahas kesiapan masyarakat menerima pemindahan ibukota Kabupaten Bima.

“Dalam waktu dekat Woha akan menjadi ikon ibukota Kabupaten Bima melalui kegiatan itu nanti agar aparatur desa dengan seluruh elemen masyarakat yang ada sudah harus siap secara mental dan fisik untuk menerima perubahan-perubahan ke depannya,” ujar Irfan.

Diakui Irfan, sebelumnya sudah ada koordinasi antara Bakesbangpol Kabupaten Bima dengan Wakil Bupati Bima menyikapi penggalangan 1.000 massa yang akan menggelar aksi mendesak Pemkab Bima untuk segera pindah ke Kecamatan Woha, ibukota Kabupaten Bima yang sudah lama ditetapkan. Pihaknya juga mengantipasi kemungkinan adanya aksi blokade jalan oleh kelompok masyarakat yang tidak puas terhadap rencana pemindahan ibukota Kabupaten Bima.

“Yang jelas ada langkah-langkah antisipatif Kesbang terkait maraknya penggalangan aksi 1.000 massa di Sosmed terkait penggalangan massa agar Pemda pindah. Tadi juga sudah ada diskusi dengan Wakil Bupati menanggapi penggalangan rencana aksi seribu massa, kami juga sudah menyampaikan langkah antisipasi Kesbang. Kami berikan kekayakinan kepada bupati dan wakil bupati khususnya agar tidak panik menyerap isu yang sedang berkembang di luar,” katanya.

Sesuai hasil koordinasi Bakesbangpol dengan Setda Kabupaten Bima, penundaan pemindahan aktivitas Pemkab Bima ke kantor baru di Dusun Godo Dadibou tidak akan berlangsung lama. Jika seluruh fasilitas pendukung di kantor baru Bupati Bima sudah rampung, diperkirakan pemindahan paling telat  September 2018 mendatang. 

Sebelumnya, tokoh masyarakat Kecamatan Woha asal Desa Talabiu, Ediwan menginisiasi penggalangan dukungan gerakan 1.000 massa mendesak pemindahan ibukota Kabupaten Bima. Sesuai rencana yang disampaikan ke sejumlah media sosial, tokoh pemuda dan masyarakat akan menggalang simpati gerakan 1.000 massa mendesak pemindahan ibukota Kabupaten Bima pada Kamis (2/8/2018). [US/ Achmad]