Komentar |
| Kantor Baru Bupati Bima di Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Foto Ist |
Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten Bima mengantisipasi penggalangan
1.000 massa yang berencana melaksanakan aksi unjuk rasa mendesak pemindahan
ibukota Kabupaten Bima ke Kecamatan Woha. Sesuai rencana, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (Bakesebangpol) Kabupaten Bima akan mengumpulkan seluruh kepala
desa, karang taruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kae pada Kamis
besok.
Kepala Bidang Pengkajian Strategis dan Penanganan Konflik Bakesbangpol
Kabupaten Bima, Irfan HM Noer, S.Sos mengatakan, sesuai rencana mengumpulkan kepala desa,
karang taruna dan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah Kae
meliputi Kecamatan Woha, Kecamatan Belo, Monta dan Palibelo sengaja dilakukan
Bakesbangpol untuk membangun kesamaan pehaman tentang pemindahan ibukota
Kabupaten Bima.
“Recanana ada kegiatan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) hari
Kamis di aula kantor Camat Woha kami akan megundang seluruh kepala desa, tokoh
agama, tokoh masyarakat dan karang taruna,” ujar Irfan di Bakesbangpol
Kabupaten Bima, Selasa (31/7/2018).
Dikatakannya, momentum kegiatan FKDM itu akan dimanfaatkan oleh
Bakesbangpol untuk mengantipasi rencana
aksi 1.000 massa yang akan mendesak pemindahan ibukota Kabupaten Bima serta
untuk menjelaskan permasalahan sehingga pemerintah daerah menunda rencana
pemindahan sesuai target awal pada Agustus 2018 ini.
“Kami mengantisipasi masyarakat melakukan aksi seribu massa. Aksi bersama
agar pemerintah segera pindah bulan. Itu sebenarnya terkait finishing kantor Pemda
yang belum rampung, kondisional yang menyangkutt fasilitas kenyamanan kerja
pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Apabila kenyamaan tidak bisa
tentu akan berimbas pada pelayanan yang tidak efektif,” katanya.
Selain membahas antisipasi berkaitan rencana aksi dan penggalangan 1.000
massa oleh kelompok warga di Kecamatan Woha, momentum kegiatan FKDM di aula
kantor Camat Woha bersama sejumlah elemen itu juga akan membahas kesiapan
masyarakat menerima pemindahan ibukota Kabupaten Bima.
“Dalam waktu dekat Woha akan menjadi ikon ibukota Kabupaten Bima melalui
kegiatan itu nanti agar aparatur desa dengan seluruh elemen masyarakat yang ada
sudah harus siap secara mental dan fisik untuk menerima perubahan-perubahan ke
depannya,” ujar Irfan.
Diakui Irfan, sebelumnya sudah ada koordinasi antara Bakesbangpol
Kabupaten Bima dengan Wakil Bupati Bima menyikapi penggalangan 1.000 massa yang
akan menggelar aksi mendesak Pemkab Bima untuk segera pindah ke Kecamatan Woha,
ibukota Kabupaten Bima yang sudah lama ditetapkan. Pihaknya juga mengantipasi
kemungkinan adanya aksi blokade jalan oleh kelompok masyarakat yang tidak puas
terhadap rencana pemindahan ibukota Kabupaten Bima.
“Yang jelas ada langkah-langkah antisipatif Kesbang terkait maraknya
penggalangan aksi 1.000 massa di Sosmed terkait penggalangan massa agar Pemda
pindah. Tadi juga sudah ada diskusi dengan Wakil Bupati menanggapi penggalangan
rencana aksi seribu massa, kami juga sudah menyampaikan langkah antisipasi Kesbang.
Kami berikan kekayakinan kepada bupati dan wakil bupati khususnya agar tidak
panik menyerap isu yang sedang berkembang di luar,” katanya.
Sesuai hasil koordinasi Bakesbangpol dengan Setda Kabupaten Bima,
penundaan pemindahan aktivitas Pemkab Bima ke kantor baru di Dusun Godo Dadibou
tidak akan berlangsung lama. Jika seluruh fasilitas pendukung di kantor baru
Bupati Bima sudah rampung, diperkirakan pemindahan paling telat September 2018 mendatang.
Sebelumnya, tokoh masyarakat Kecamatan Woha asal Desa Talabiu, Ediwan menginisiasi penggalangan dukungan gerakan 1.000 massa mendesak pemindahan ibukota Kabupaten Bima. Sesuai rencana yang disampaikan ke sejumlah media sosial, tokoh pemuda dan masyarakat akan menggalang simpati gerakan 1.000 massa mendesak pemindahan ibukota Kabupaten Bima pada Kamis (2/8/2018). [US/ Achmad]