Breaking News

Solusi Masalah Konflik di Bima, Semua Elemen Sepakat Tingkatkan Komunikasi

Sejumlah Ormas Menyampaikan Input kepada Pemerintah Kabupaten Bima saat Dialog Kemitraan.

Bima, Berita11.com— Sejumlah organisasi non pemerintah, awak media, pemerintah daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Kabupaten Bima sepakat akan meningkatkan komunikasi dalam upaya mencegah dan menangani masalah konflik di Bima.

Hal itu mengemuka saat sesi dialog penguatan kemitraan antara pemerintah dan organisasi non pemerintahan yang digelar Bakesbangpol bersama Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima di Lesehan Bima Tirta, Jumat (29/6/2018) lalu.

Ketua Ikatan Wartawan Online NTB, Abdul Syukur menyatakan bahwa media selalu siap menjadi mitra bagi pemerintah dalam meneruskan keinginan-keinganan atau harapan masyarakat. Demikian juga dalam penanganan konflik.

Hal yang sama juga diungkapkan Ilhamudin, wartawan Kontras Bima. Menurutnya langkah Bupati Bima yang intens menemui masyarakat di desa dan berdialog langsung dengan warga maupun pemerintah desa merupakan upaya yang tepat dalam mereduksi potensi konflik di Kabupaten Bima. karena melalui komunikasi itu, masyarakat dapat secara langsung menyalurkan aspirasinya.

Menurut Ilhamudin, pada masa mendatang, pemerintah daerah dan pihak berkaitan juga perlu menginisasi pembentukan lembaga adat di setiap desa. Setelah terbentuk lembaga desa itu diharapkan menjadi lokomotif dalam upaya-upaya secara dini memecahkan rantai persasalahan di desa sebelum menjadi potensi konflik yang masif.

Sementara, Syaiful, wartawan Bima Ekspres menyatakan, selama ini pers selalu berupaya menjadi bagian dari upaya menangani konflik dengan menjadi jembatan informasi antara pemerintah dengan rakyat.

Menurutnya, masalah konflik di Bima sebenarnya tidak akan sampai masif seandainya ada langkah-langkah antisipatif dan penanganan secara cepat dari pihak berkaitan seperti aparat dan pemerintah daerah. “Munculnya persoalan konflik yang terus merambat karena lambannya respon pihak-pihak terkait. Kadang seperti sengaja dibiarkan,” katanya.

Dandim Bima, Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra menyatakan bahwa dialog penguatan kemitraan antara pemerintah dan organisasi non pemerintahan sangat positif dalam menyamakan persepsi penanganan konflik di Bima dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan Ormas.

“Tanpa ada komunikasi yang baik pasti aspirasi tidak tersampai dengan baik. Demikian juga apa yang dikerjakan oleh pemerintah tidak akan tersampaikan dengan baik. Inilah peran bapak-bapak dan ibu teman-teman pers dan lembaga,” katanya.

Menurutnya, Ormas dan media memiliki peran strategis terutama para wartawan karena sering bersinggungan langsung dengan masyarakat. Melalui komunikasi yang intens diharapkan dapat meminimalisasi bentuk-bentuk penyampaian aspirasi yang kurang beradab oleh sebagian pihak.

Mengenai penilaiannya tentang lambannya respon aparat dalam menangani konflik. Menurutnya hal itu bukanlah masalah yang disengaja. Namun karena aparat bukanlah pengambil keputusan. Selain itu, dalam menangani konflik juga memerlukan berbagai tahapan pembahasan dan upaya negosiasi. Misalnya dalam mewujudkan tuntutan masyarakat tentang desakan masalah infrastruktur. “Itu tidak mungkin langsung kita ok kan, tetapi harus kita tanyakan dulu kepada pemerintah daerah. Kalau untuk kesiapan di lapangan dari awal kita siap,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi bahwa dialog penguatan kemitraan antara pemerintah dan organisasi non pemerintahan. Menurutnya, jikapun tidak bisa dilaksanakan setiap bulan. Maka kegiatan serupa dapat dilaksanakan paling tidak satu kali dalam dua bulan atau satu kali dalam tiga bulan.

Dikatakannya, pada prinsipnya Pemerintahan Dinda-Dahlan siap menerima kritik dari berbagai pihak terutama masyarakat. Hanya saja pola-pola penyampaian yang perlu dibenahi dengan cara-cara yang lebih sopan sesuai kearifan lokal di Bima.

“Untuk mengevaluasi apakah kinerja kita sudah lebih baik. Bekerja tentunya memiliki rapor untuk menilai, tentu tidak bisa setiap hari sebagai bahan evaluasi,” katanya.

Bupati berharap Ormas Islam seperti FUI maupun Majelis Ulama Indonesia selalu mendukungnya dalam memberikan input sebagai bahan rujukan pemerintah dalam bersikap. [US]

No comments