Breaking News

Ibukota Kabupaten Bima di Pusaran Konflik, Apa Upaya Pemerintah?

Kantor Lama Bupati Bima di Jalan Soekarno-Hatta yang Dibakar Massa Beberapa Tahun Silam.


Bima, Berita11.com— Bak gadis perawan, kantor baru Bupati Bima di Dusun Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima terus dipoles setelah pemerintah daerah memutuskan menempati kantor tersebut. Ibukota di pusaran konflik, lalu bagaimana upaya pemerintah menantisipasinya?

Camat Woha, Irfan DJ SH tak menampik jika wilayah yang dipimpinnya adalah kecamatan yang rentan konflik bahkan catatan pertikaian sejumlah desa bertetangga di Woha nyaris tak pernah sepi menghiasi sejumlah media dan catatan aparat kepolisian. Namun ia optimis kondisi keamanan Kecamatan Woha semakin kondisi seiring perubahan status pasca pemindahan ibukota Kabupaten Bima.

“Semua butuh proses tak bisa kita seperti membali telapak tangan. Butuh proses bagi masyarakat untuk menyikapi pemindahan,” katanya di kantor Camat Woha, Rabu (15/8/2018).

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan pemeritah kecamatan yaitu membangun kesepakatan damai dan terus menumbuhkan kebersamaan di tengah masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Woha bersama jajaran Muspika lain seperti aparat Polsek dan Koramil rutin melaksanakan patroli malam bersama untuk mengantisipasi potensi-potensi konflik.

“Dalam beberapa waktu ini Woha sudah kondusif, biasanya akhir tahun dan musim kemarau berpotensi konflik tapi kondisi sekarang sudah kondusif. Kita harapkan kondisi ini terus bertahan,” ungkapnya.

Menurutnya, umumnya konflik yang terjadi di wilayah Woha dipicu masalah pribadi yang meluas menjadi konflik horizontal meluas menjadi konflik komunal. “Kami juga sering mengingatkan masyarakat agar tidak menerima info hoax dalam menyikapi sebuah masalah. Kita percayakan kepada aparat penegak hukum jika ada sebuah masalah atau kasus,” katanya.

Dikatakannya,  pemerintah daerah juga harus berupaya menambah alokasi anggaran untuk Kecamatan Woha dalam postur APBD Kabupaten Bima pasca pemindahan ibukota. Karena masih banyak infrastruktur yang harus dibenahi.

“Upaya antisipasi konflik, kami juga  memberikan aktivitas pemuda melalui kegiatan positif seperti lomba-lomba. kita membiasakan memberikan kesibukan dan kontrol malam bersama Muspika tetap rutin.  Kami kawal bersama Kapolsek,” ujarnya.

Birokrat yang juga alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini optimis masalah pengangguran di Woha tidak akan sampai memicu terjadinya gelombang aksi di kantor baru Bupati Bima yang dapat mengganggu aktivitas pemerintah. Sebelumnya, Pemerintah Kecamatan Woha juga sudah sering berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa dalam upaya mendorong penyelesaian masalah melalui upaya musyawarah dan membangun kearifan lokal.

“Kita juga dorong lembaga adat. Tapi untuk masalah demo, kami juga tidak akan membuat kebijakan atau program yang bertentangan dengan undang-undang,” katanya.

Sejauh ini, kata Irfan, pemerintah kecamatan setempat juga terus mendorong fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai upaya pencegahan dini pemerintah bersama masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengkajian Strategis dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima, Irfan, S.Sos menyatakan, pemerintah daerah bersama pemerintah kecamatan hingga desa dan tokoh pemuda serta tokoh masyarakat di wilayah Kae meliputi Kecamatan Woha, Belo, Monta dan Parado telah bertemu dan merumuskan kesepakatan bersama kesiapan menghadapi perubahan status Kecamatan Woha menjadi ibukota Kabupaten Bima.

“Kesiapan mental atau psikologi itu yang perlu, sehingga kami mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di wilayah Kae,” ujar Irfan belum lama ini. [AD/US]

No comments