Breaking News

Tak Punya Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor, PAD Sektor Perhubungan Kabupaten Bima Menguap

Dinas Perhubungan Kabupaten Bima. Foto Ahmad Berita11.com.


Bima, Berita11.com-- Kabupaten Bima memiliki cukup banyak objek yang bisa digarap sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD), termasuk sektor perhubungan. Namun belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas memadai.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, Drs Syafruddin menyebut salah satu objek PAD yang sangat berpotensi menghasilkan PAD dari sektor perhubungan yaitu ijin trayek misalnya untuk angkutan darat di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima yang terus meningkat. Namun sayang objek pendapatan daerah tersebut tak bisa digarap lantaran hingga kini Kabupaten Bima belum memiliki Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor.

"Sebenarnya banyak objek yang bisa kita garap sebagai sumber pendapatan daerah seperti ijin trayek. Misalnya kendaraan pengantar penumpang di bandara (SMS) yang makin menumpuk itu adalah objek pendapatan yang bisa kita garap. Tetapi kendala kita belum punya unit pelaksana uji kendaraan bermotor," ungkap Syafruddin di Dishub Kabupaten Bima, Selasa (28/8/2018).

Mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bima ini berharap pemerintah daerah dan legislatif memerhatikan masalah tersebut. "Soalnya sayang sekali kalau itu tidak digarap sementara itu adalah objek potensial," ujar Syafruddin.
Dijelaskannya,  sesuai ketentuan regulasi, untuk menerbitkan ijin trayek, pemerintah daerah harus memiliki Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor yang telah terakreditasi.

"Kalau tidak harus uji di daerah terdekat yang memiliki  Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor, " katanya.

Pengujian Kendaraan bermotor dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015. Salah satunya mengatur tentang uji kendaraan bermotor dilaksanakan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Karena itu,  Unit Pelaksanaan Uji Kndaraan Bermotor harus terakreditasi.

Peraturan berkaitan akreditasi Unit Pelaksana Uji berkala kendaraan bermotor sudah tercantum dalam peraturan Direktur Jenderal Perhuhungan Darat Nomor : SK.1471/AJ.402/DRDJ/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

"Nah, kalau tidak memenuhi uji akreditasi maka UPT PKB tidak boleh lagi melaksanakan Uji kendaraan," tambah Kasubid Perhubungan Dishub Kabupaten Bima, Arif Rahman. [AD]

No comments