Breaking News

Aneh, Sudah 8 Bulan Opgab Razia Kendaraan tak Libatkan Dishub Kabupaten Bima

Petugas Bappenda saat Ikut Melaksanakan Razia Kendaraan di Wilayah Palibelo Kabupaten Bima. Fotu US.


Bima, Berita11.com— Sudah lebih dari delapan bulan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima tidak pernah dilibatkan dalam operasi gabungan (Opgab) razia kendaraan yang diinisiasi oleh UPT Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Panda. Padahal dinas setempat memiliki kewenangan berkaitan hal tersebut dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Kepala Dishub Kabupaten Bima, Drs Syafruddin menyesalkan sikap UPT Bappenda Panda Kabupaten Bima yang seolah menganggap sepeleh peran petugas DLLAJ. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992 dan Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

“Sangat kami sesalkan sudah hampir setahun kami tidak dilibatkan dalam operasi gabungan. Padahal kami memiliki tugaas untuk itu dan itu sangat jelas diatur dalam undang-undang,” ujar Syafruddin Rabu (19/9/2018).

Menurut mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bima ini, sikap Bappenda yang menganggap sepele tugas dan fungsi Dishub atau DLLAJ mengabaikan ketentuan regulasi dan berkaitan dengan wibawa Pemerintah Kabupaten Bima. “Sangat kami sesalkan ini juga berkaitan dengan wibawa pemerintah daerah. Kami tidak dilibatkan tanpa alasan yang jelas padahal aturannya sudah sangat jelas,” ujarnya.

Syafruddin menyentil Tupoksi Bappenda tidak memiliki kewenangan dalam menghentikan kendaraan di jalan karena hanya berkaitan dengan tugas yang menyangkut pajak kendaraan bermotor, sedangkan Dishub atau DLLAJ memiliki PPNS memiliki tugas memastikan kelayakan jalan kendaraan karena menyangkut keselamatan berkendaraan.

Secara terpisah Kepala Bidang Bimbingan Pengendalian dan Operasi Dishub Kabupaten Bima, Drs Azhari Rahman juga menyesalkan sikap Bappenda yang menyepelekan fungsi DLLAJ. Menurutnya, peran petugas Dishub sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Tentang LLAJ dan Undang-Undang Lalu Lintas.

“Sangat kami sesalkan sudah lebih dari delapan bulan kami tidak dilibatkan. Sementara mereka melakukan penyetopan kendaraan. Sementara yang kami ketahui mereka tidak memiliki kewenangan untuk itu karena hanya dua yang memiliki PPNS atau penyidik di lapangan yaitu petugas Dishub atau DLLAJ atau petugas kepolisian,” ujarnya.

Azhari menganggap yang dilakukan UPT Bappenda Panda yang tak melibatkan Dishub dalam kegiatan Opgab dapat menganggu wibawa pemerintah daerah. “Kami sudah pernah mencoba berkoordinasi alasan mereka karena SK itu dibuat oleh provinsi sehinggga berlakunya selama satu tahun dan tidak bisa diganti,” katanya.

Bagaimana tanggapan UPT Bappenda Panda berkaitan kritikan dan keluhan Dishub Kabupaten Bima?

Kepala UPT Bappenda Panda Kabupaten Bima yang coba dikonfirmasi di kantor setempat saat jam kerja tidak berada di tempat.

Sementara Kepala Seksi Pendataan dan Penempatan UPT Bappenda Panda Kabupaten Bima Norris Satria menolak dikonfirmasi berkaitan hal tersebut karena tim Opgab tidak disusun oleh UPT setempat melainkan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dispenda Provinsi NTB yang menaungi UPT setempat.

“Hal tersebut bukan kewenangan kami untuk menjelaskan. Tapi ada beberapa hal juga yang tidak bisa kami sebutkan. Seharusnya Dishub langsung berkoordinasi dengan kami antar instansi,” ujarnya. [US/AD]

No comments