Breaking News

Disdukcapil Kabupaten Bima akan Bangun Lima Unit Pelayanan Adminduk, ini Detailnya

Pelayanan Mobile Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. 

Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus berupaya melakukan terobosan untuk  mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Usai beraudiensi dengan elemen masyarakat Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu yang meminta komitmen Pemkab Bima memprioritaskan pendekatan  pelayanan publik secara terpadu di wilayah tersebut, Kepala  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima Drs Zainuddin MM mengisyaratkan pihaknya akan membentuk pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di lima titik

Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bima ini menyebut, sesuai grand desain  lima wilayah  prioritas penyiapan Unit Pelanyanan Adminduk yaitu Kecamatan Sape- Lambu,  Monta-Parado,  Sanggar-Tambora, Wera-Ambalawi dan Langgudu.

“Pembentukan unit pelayanan teknis administrasi kependudukan ini tentu saja ditujukan untuk lebih meningkatkan pelayanan,” ujar Zainuddin dikutip Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Statistik Kabupaten Bima, Suryadin, M.Si melalui siaran pers pemerintah yang dikirim ke media, Minggu (2/9/2018).

Dijelaskan, upaya pemerintah daerah menyiapkan lima Unit Pelayanan Adminduk juga sesuai amanat  Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 Tentang UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bima, Drs Zainuddin MM.
“Artinya secara organisatoris regulasi ini cukup mendukung upaya pemerintahan daerah dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme dan prosedur yang tepat,” terangnya.

Sementara waktu, Dinas Dukcapil Kabupaten Bima tetap menyiapkan pelayanan seperti 
biasa sambil menunggu terbentuknya lima UPT Adminduk di lima area terluar Kabupaten Bima tersebut.

“Ke depan, pendekatan pelayanan tersebut secara bertahap menghadirkan negara pada pemukiman masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar dalam hal pemberian legalitas administrasi kependudukan,” tambah Zainuddin. [AN]

No comments