Breaking News

HMI: Sikap Bappenda tak Libatkan Dishub saat Opgab Merugikan Pemkab Bima


Kegiatan Operasi Gabungan Razia Kendaraan di Bima. Foto US Berita11.com

Bima, Berita11.com— Sikap  UPT Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Panda Dinas Pendapatan Provinsi NTB yang tidak melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima saat operasi gabungan (Opgab) razia kendaraan bermotor merugikan pemerintah daerah (Pemkab) Bima dan masyarakat Bima. Karena ada hasil pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa diperoleh instansi di daerah jika dilibatkan dalam operasi tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Lafran Pane Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, Rustam AR.

Rustam meminta Bappenda “angkat kaki” dari Kabupaten Bima jika memang tak ingin 
melibatkan instansi di daerah yang merupakan representatif dari masyarakat. Karena PAD yang dihasilkan oleh instansi di daerah pasti akan bermuara terhadap pembangunan di daerah sehingga hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bima secara langsung.

“Jangan hanya mau menggarap pajak di daerah kami jika tidak mau melibatkan instansi di daerah. Karena ini berkaitan Pilihan
dengan PAD di Kabupaten Bima. ini juga menyangkut wibawa pemerintah daerah dan masyarakat Bima,” katanya saat dihubungi melalui Ponsel, Kamis (20/9/2018).

Dikatakannya, sesuai regulasi dan Undang-Undang Lalu Lintas, mestinya Bappenda maupun pihak-pihak berkaitan menggandeng Dishub dalam operasi gabungan. Karena memang memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam regulasi. 

“Menurut kami aneh saja kalau dalam aturan sudah sangat jelas tertara adanya kewenangan Dishub tapi tidak dilibatkan. Ini tentu imbasnya terhadap masyarakat karena berkaitan PAD daerah kita di Kabupaten Bima,” ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah aktivis lembaga Aliansi Indonesia, Bahrain juga menyayangkan sikap Bappenda yang tidak ingin melibatkan Dishub seolah ingin menggarap sendiri pajak dari masyarakat di “ladang” orang.

“Semestinya antar instansi berkoordinasi dengan baik. Kalau Undang-Undang dan aturan sudah jelas mengapa tidak dilibatkan? Kok repot sekali mestinya ada koordinasi karena juga memiliki kewenangan,” katanya.

Menurutnya, apa yang terjadi di Kabupaten Bima sangat aneh dan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Karena di sejumlah daerah lain di Indonesia operasi gabungan juga melibatkan Dishub atau DLLAJ yang memiliki PPNS.

Secara terpisah aktivis lain, Ahmad mengisyaratkan pihaknya akan menyampaikan masalah sikap Bappenda tersebut kepada Gubernur NTB yang baru dilantik, H Zulkiflimansyah. “Tidak boleh instansi provinsi yang menggarap objek di daerah tidak mau menghargai instansi di daerah itu sendiri,” katanya.

Sebelumnya Kepala Seksi Pendataan dan Penempatan UPT Bappenda Panda Kabupaten Bima Norris Satria menolak dikonfirmasi berkaitan hal tersebut karena tim Opgab tidak disusun oleh UPT setempat melainkan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dispenda Provinsi NTB yang menaungi UPT setempat.

“Hal tersebut bukan kewenangan kami untuk menjelaskan. Tapi ada beberapa hal juga yang tidak bisa kami sebutkan. Seharusnya Dishub langsung berkoordinasi dengan kami antar instansi,” ujarnya. [US/AD]


No comments