Breaking News

Tak Sampaikan RKDK, ini Konsekuensi Berat yang Harus Ditanggung Parpol dan Caleg

Komisioner KPU Kabupaten Bima dan KPU Provinsi NTB Menyampaikan Materi Tentang Pelaporan Dana Kampanye.

Bima, Berita11.com— Penggunaan dana kampanye tampaknya bukan masalah sepele. Jika ada partai politik (Parpol) yang mengabaikan hal tersebut atau tidak menyampaikan rekening dana kampanye (RKDK) berikut laporan awal dana kampanye (LADK), maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak segan-segan mencoret peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Bahkan lebih fatal dari itu, peserta Pemilu yang memperoleh suara akan dibatalkan sebagai calon terpilih. Hal tersebut ditegaskan Komisioner KPU Kabupaten Bima, Arifuddin SH saat Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang digelar KPU Kabupaten Bima di aula Holel Kalaki Beach, Rabu (12/9/2018).

Dijelaskan Arifuddin, sesuai Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbarui dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018, batas maksimal partai politik menyampaikan RKDK dan LADK yaitu sehari sebelum kampanye dimulai atau 22 September 2018. KPU hanya memberikan waktu sehari bagi Parpol untuk menyampaikan RKDK dan segala kelengkapannya dari pukul 07.00-18.00 Wita.

Resikonya orang yang tidak menyampaian LADK sesuai ketentuan tidak bisa menduduki kuris legislatif walaupun terdapat peroleh suaranya,” ujarnya di hadapan 32 peserta Bimtek yang terdiri dari bendahara dan operator Parpol di Kabupaten Bima.

Arifuddin menegaskan bahwa rekening atas nama Parpol yang digunakan pada Pemilu sebelumnya atau dibuka lebih awal untuk kegiatan lain tidak bisa digunakan untuk pelaporan dana kampanye sehingga RKDK merupakan rekening khusus yang dibuka oleh Parpol untuk pelaporan dana kampanye.

Kewajiban partai politik membuka rekening khusus kampanye paling lambat  satu hari sebelum kampanye, kalau dilihat tanggalnya maka paling lambat tanggal 22 September 2018,” ujar dia.

Selain itu, KPU juga membatasi sumbangan tertinggi dari perorangan untuk peserta Pemilu Rp2,5 miliar, sedangkan dari kelompok dan badan usaha non pemerintah Rp25 miliar. Jika terdapat sumbangan dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun instansi pemerintah atau hasil korupsi dan transaksi Narkoba, para peserta Pemilu tidak boleh menggunakan dana tersebut namun menyampaikan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah tahapan kampanye berakhir.

“Ketentuannya juga wajib melaporkan ke KPU kalau melebihi batas,” katanya.

Arifuddin juga menjelaskan tentang larangan-larangan peserta Pemilu di antaranya tidak menerima sumbangan dari pihak asing atau yang tidak jelas identitasnya, pemberian atau sumbangan dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sumbangan dari BUMN, BUMD, BUMDes.

Kalau kemarin Calegnya yang mendapatkan sanksi per orang. Tetapi sekarang berakibat dibatalkan bapak-ibu Partai Politik yang dibatalkan sebagai peserta Pemilu bukan Caleg atau daerah pemilihnya,” katanya.

Atribut dan Alat Sosialisasi tidak Bisa Dilaporkan sebagai LADK Parpol

Arifuddin menjelaskan bahwa atribut atau alat sosialisasi yang telah dibuat oleh bakal calon legislatif seperti baliho dan spanduk maupun berbagai jenis lain tidak bisa dilaporkan oleh Parpol sebagai laporan awal dana kampanye (LADK). Karena dapat diproses oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Pada sisi lain, KPU Kabupaten Bima akan bersurat ke pemerintah daerah berkaitan penentuan lokasi-lokasi alat peraga kampanye sehingga jumlah APK pun akan dibatasi. Proses desain APK yang difasilitasi oleh negara diserahkan kepada Parpol kemudian dicetak oleh KPU sebelum diserahkan kembali kepada Parpol untuk dipasang dijaga.

Ada tujuh form LADK yang harus diisi oleh Parpol berikut juga dokumen awalnya,” kata Arifuddin.

Selain LADK yang disertai laporan sumbangan dana kampanye yang wajib disampaikan sehari sebelum kampanye dimulai atau 22 September 2018, Parpol juga wajib menyampaikan laporan akhir dana kampanye yang berisi penerimaan dan pengeluaran pasangan calon dan partai politik selama kampanye. Selanjutnya laporan dana kampanye tersebut akan diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. [US]

No comments