Breaking News

Ada 38.000 Rumah tidak Layak di Kabupaten Bima, Dinas Perkim Usulkan 350 BSPS 2019

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bima, Syaiful S.Sos ME. Foto US

Bima, Berita11.com— Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Bima mengusulkan 350  unit rumah warga untuk mendapatkan proram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada pemerintah pusat.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kabupaten Bima, Syaiful S.Sos ME menyebut, selain mengusulkan 350 BSPS, pihaknya juga telah mengajukan peningkatan kualitas 130 unit rumah tidak layak melalui APBD Kabupaten Bima saat proses klinis anggaran.

“Kami dapat telpon dari SLTV perwakilan dari provinsi menyuruh mengajukan 200 unit. Namun kami tetap mengusulkan 350 unit untuk BSPS,” ujar Syaiful di Dinas Perkim Kabupaten Bima, Rabu (3/10/2018).

Syaiful mengatakan, berdasarkan basis data terpadu (BDT) terakhir tahun 2015, jumlah rumah tidak layak di Kabupaten Bima 5.926 unit. Beberapa di antaranya sudah ditangani melalui sejumlah program bedah rumah seperti BSPS, sedangkan berdasarkan data e-RTLH (elektronik Rumah Tidak Layak Huni) jumlahnya 2.000 lebih unit, sedangkan berdasarkan hasil pendataan Dinas Perkim Kabupaten Bima sudah tidak layak sebanyak 38.000 unit.

“Rumah-rumah itu nyebar lokasinya terutama di wilayah Langgudu, Sape, Sila, Lambu, dan Woha. Pengusulan dari desa, setelah itu petugas fasilitator kita turun ferivikasi. Yang dapat itu miskin yang tidak berdaya dan berpenghasilan rendah. Kalau dari APBD kategori dari MBR karena bantuan harus ada swadaya dari masyarakat juga,” kata Syaiful.

Syaiful menyebut, ada peningkatan nomimal bantuan BSPS dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 dari Rp15 juta menjadi Rp30 juta per unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan juga terjadi untuk volume pengusulan sasaran penerima program. Pada tahun 2018 sasaran BSPS 275 unit, sedangkan tahun 2019 diusulkan 350 unit, demikian juga untuk peningkatan kualitas rumah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima meningkat menjadi 130 unit dibandingkan tahun 2018 hanya 108 unit.

Menurut Syaiful, berbeda dengan program bedah rumah tidak layak huni dari Pemerintah Provinsi NTB, untuk pelaksanaan BSPS dan peningkatan kualitas yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima masyarakat bisa membangun baru unit rumah jika bisa menerapkan sistem swadaya atau memiliki tambahan anggaran sendiri.

Adapun proses penilaian terhadap rumah yang diusulkan untuk peningkatan kualitas merujuk berbagai aspek fisik seperti kondisi laintai, dinding, keselamatan bangunan, syaraat keamanan penghuni dari gangguan pencurian, kenyamanan dan segi kesehatan terdapat MCK atau tidak.

“Namanya sekarang peningkatan kualitas, kalau dulu namanya rehab. Kalau (masyarakat) mau bangun baru bisa asal bisa berswadaya,” katanya. [US]

No comments