Breaking News

Inspektorat Sebut LHP Terhadap S Direkomendasikan Dipecat, tapi Mentok di Kepala Daerah, DP3A Desak Bupati Dompu Eksekusi Oknum ASN Bejat

Massa Menamakan Diri DP3A Mendesak Bupati Dompu Segera Mengekskusi Oknum ASN Bejat. Foto RIS.


Dompu, Berita11.com—  Massa  Dewan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Dompu mendesak Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin (HBY) segera mengeksekusi S (48 tahun), oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu yang terlibat kasus dugaan amoral, asmara terlarang hingga memiliki anak di luar nikah.

Desakan tersebut disuarakan DP3A saat menggelar orasi di depan kantor Pemkab Dompu, Inspektorat dan di depan Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu, Kamis (4/10/2018).

Dalam aksinya, massa DP3A menyoal laporan  Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus amoral tahun 2014 lalu yang melibatkan S. 

“DP3A sebagai leding sektor dalam rangka memberikan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak agar merekomendasikan secara tertulis kepada Bupati Dompu selaku eksekutor tertinggi untuk memecat dan mencopot S dari statusnya sebagai PNS,” teriak koordinator massa, Selamat Abadi Sentosa alias Bdel.

Menurut Bdel, bertahun-tahun Nurhayati, 41 tahun menanggung beban dan menghidupi anak yang diduga hasil perbuatan bejat S. Namun miris, Pemerintah Kabupaten Dompu terkesan abai terhadap kasus itu.

“Sudah bertahun-tahun kasus ini bergulir tapi DP3A salah satu SKPD yang menaungi seolah-olah berdiam diri dalam menyikapi persoalan ini,” ujarnya di depan DP3A Kabupaten Dompu. 

Koordinator Massa, Selamat Abadi Sentosa. Foto RIS.
Orator lain Heri Kiswanto  meminta Pemkab Dompu, khususnya DP3A menangani dan mengawal jalannya proses kasus amoral itu hingga tuntas. Masalahnya karena ada hak perempuan dan anak yang diabaikan.

“Kasus ini sudah hampir lima tahun, seorang Nurhayati sudah melahirkan anak berusia empat tahun lebih. Selama 4 tahun sekian, saudari Nurhayati berharap bagaimana pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menyelesaikan atas kasus yang menimpanya,” ujarnya.

Kepala DP3A Kabupaten Dompu Hj Daryati Kustilawati, SE. M.Si yang keluar menemui massa aksi menyampaikan tanggapan atas beberapa tuntutan massa aksi. Pihaknya membenarkan bahwa memang ada laporan berkaitan kasus amoral yang melibatkan S, oknum ASN.

“Memang benar, terkait dengan kasus Nurhayati, kami terima laporan pada tanggal 10 September 2018 dan waktu itu saya sendiri yang menerimanya dan kami secara profesional sesuai Tupoksi kami mengakomodir apa yang disampaikan itu,” jelasnya.

Dikatakannya, berkaitan laporan Nurhayati pihaknya akan menindaklanjuti sesuai prosedur. Apalagi kasus yang menimpa itu adalah bagian dari tugas dan wewenang DP3A.

“Tindaklanjut terkait laporan itu, tentu saja kami tidak bisa berdiam diri karena kami sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menyikapi persoalan tersebut dan kami berjanji akan mengawal bersma jalannya proses kasus ini,” janjinya.

Sebagai jaminan atas keseriusan DP3A Kabupaten Dompu dalam mengawal jalannya proses kasus tersebut, massa aksi meminta pejabat dinas tersebut membuat rekomendasi secara tertulis. Desakan itu disepakati dinas dan DP3A Kabupaten Dompu, namun rekomendasi itu akan dikeluarkan  Senin (8/10/2018) mendatang.

Setelah berdialog depan DP3A Kabupaten Dompu, massa  bergerak menuju Inspektorat melanjutkan orasi. Massa kembali mendesak dan mempertanyakan berkaitan LHP yang diketahui telah diterbitkan pihak Inspektorat pada 2014 lalu.

Setelah berorasi secara bergantian, massa diterima Sekretaris Inspektorat Kabupaten Dompu, Hj St Aisyah Salman Faris, S.Sos dan Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Drs, Hasanuddin  berdialog di halaman depan OPD setempat.

Saat dialog dengan massa, Hasanudin membenarkan adanya LHP Inspektorat. Hasil audit dan rekomendasi sanksi terhadap S telah disampaikan kepada Bupati Dopmu yang ketika itu diisi oleh penjabat. Pertimbangannya karena berkaitan masa depan S.

“Kemarin sudah dilakukan audit setelah kita telaah. Kami sampaikan kepada bapak bupati seharusnya bupati sudah menindakluti temuan itu. Dulu pada saat LHP keluar, pada saat itu yang menjadi bupati adalah penjabat Bupati Bapak Agus. Saya juga ikut mendengarkan penjelasan dari Inspektur dan hukuman itu sudah dibuat sesuai rekomendasi, tetapi beliau tidak berani, tidak mau menandatangani surat penjatuhan hukuman itu karena itu menyangkut nasib manusia katanya,” jelas Hasanuddin.

Hasanudin mengaku, hingga detik ini pihaknya belum menerima tembusan atas kasus amoral itu. Pihaknya sangat menyayangkan atas kekeliruannya dan seharusnya LHP itu diserahkan kembali kepada aparat penegak hukum.

“Sampai hari ini kami belum pernah menerima tembusan dari teguran hukuman tersebut dan kekeliruan kami juga seharusnya kita menyerahkan kembali ke APH (aparat penega hukum). Sebenarnya untuk menindaklanjuti kasus ini,” katanya.

Hasanudin menjelaskan, berdasarkan LHP terhadap S. Oknum ASN itu memang direkomendasikan dijatuhi hukuman  berat yaitu pemberhentian tanpa terhormat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN berkaitan kode etik.

“Memang hukuman buat S ini dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri. Sampai hari ini kami memang belum memonitor kembali temuan itu,” jelasnya.

Setelah berdialog dengan pihak Inspektorat, massa aksi bergegas menuju Pemkab Dompu. Namun  dari sekian banyak pejabat yang berada di dalam gedung pemerintah daerah tersebut, baik Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin maupun pejabat lainnya tidak ada satu pun yang keluar untuk menemui massa aksi seolah tutup mata dan telinga.

Selanjutnya massa meninggalkan Pemkab Dompu dan beralih ke Mapolres Dompu. massa kemudian  melanjutkan orasi. Namun tidak ada satu pun aparat kepolisian yang merespon kehadiran massa.

Kanit IV PPA Polres Dompu Bripka Ismi Andri. N, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (4/10/2018) siang menyatakan kasus amoral yang melibatkan S saat ini sedang dalam tahapan pemanggilan terlapor untuk diproses.

“Menindaklanjuti atas panggilan Lurah Karijawa sebagai saksi yang tidak mau hadir, kita menunggu Pak Kasat dulu. Saat ini beliau sedang berada di luar daerah, untuk sementara sambil menunggu pak Kasat, kami sudah mengeluarkan surat panggilan untuk terduga pelaku S untuk diproses, jadi kasusnya tetap berjalan,” jelas Ismi. [RIS]

No comments