Breaking News

Kabupaten Bima Jawara Menunggak Iuran JKN, BPJS Kesehatan: Setelah 2018 harus Bayar 25 Bulan

Sebelum Tanggal 10 Setiap Bulan Peserta JKN-KIS Wajib Membayar Iuran. Foto US Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bima mencatat dari 40.036 warga Kabupaten Bima yang tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori pekerja mandiri, sebagian besar menunggak iuran. Jumlahnya mencapai 33.389 atau 83,40 persen.

Dari total penduduk Kabupaten Bima 525.858, sebanyak 338.964 jiwa sudah tercakup dalam program JKN melalui kategori PNS, TNI, Polri, PNS Kemhan/ Polri, Penerima Bantuan Iuran (BPI) dari pemerintah daerah, peserta yang berasal integrasi dari Jamkesda kabupaten dan Provinsi, bukan pekerja, PPU, dan pekerja mandiri.

Kepala BPJS Cabang Bima, Elly Widiani menyebut, peserta kedua yang banyak menunggak iuran JKN yakni Kabupaten Dompu dengan jumlah penungggak 12.422 atau 82,25 persen, disusul Kabupaten Sumbawa Barat, sebanyak 6.267 peserta atau 80,20 persen dan Kabupaten Sumbawa sebanyak 30.071 atau 71,96 persen.

Baca Juga:

Secara umum, peserta JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga per 5 Oktober 2018 sebanyak 203.469.737 jiwa atau 78 persen. Sisanya penduduk Indonesia yang belum tercakup dalam program tersebut 22 persen.

Dikatakan Elly, dari tahun ke tahun, pemerintah terus berupaya membenahi sistem penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan. Mulai awal tahun 2019, pemerintah menerapkan kewajiban membayar 25 bulan bagi penunggak iuran JKN selama setahun. Ketentuan tersebut dalam mewujudkan upaya gotong royong bagi seluruh peserta JKN KIS.

Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara yang paling cepat mampu menerapkan penyelenggaraan jaminan kesehatan hampir 100 persen bila dibandingkan sejumlah negara lain. Contohnya Jerman membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk mencapai peserta jaminan kesehatan 85 persen, demikian juga Korea Selatan membutuhkan waktu 12 untuk mencover 97,2 persen penduduknya.

Kehadiran JKN sebagai bentuk janji dan tekad kemerdekaan kesehatan sesuai yang menjadi rumusan dan cita-cita dalam Undang-Undang 1945, mewujudkan kesejahteraan umum. Sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia semakin dibenahi empat tahun terakhir. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terbentuk tahun 2011 setelah adanya payung hukum atau Undang-Undang Jaminan Kesehatan. Namun baru maksimal menggenjot peserta jaminan kesehatan pada tahun 2014.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima Memaparkan Progres JKN-KIS di Pulau Sumbawa saat Media Gathering Bersama Puluhan Wartawan di Kantin Yuank Kota Bima, Selasa (9/10/2018). Foto US Berita11.com.

“Tahun 2004 belum apa-apa, tapi beberapa tahun kemudian terus dibenahi. Konsekuensi setelah adanya jaminan ini, minimal bayar Rp25.500 untuk kelas 3 yang sebelumnya sakitnya ditahan-tahan sudah banyak ke rumah sakit. Bahkan mau ke Rumah Sakit Harapan untuk penyakit berat,” kata Elly.

Khusus seluruh daerah di Pulau Sumbawa  yang menjadi cover area BPJS Cabang Bima, Elly menyebut BPJS sudah bekerjasama 2.156 fasilitas kesehatan. Sementara total pemanfaat JKN 106,1 juta dengan kasus rawat inap di rumah sakit 4,02 juta termasuk untuk kategori penyakit-penyakit berat.

Saat ini pihaknya terus mendorong seluruh warga tercakup sebagai peserta JKN KIS sesuai target pemerintah pusat awal tahun 2019 mencapai 95 persen dari total penduduk Indonesia.  Adapun tingkat Universal Healt Coverage (UHC) di Pulau Sumbawa tertinggi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan capaian 115 persen, Kabupaten Dompu 97,8 persen, Kota Bima 83,5 persen dan disusul daerah lain.

UHC adalah reformasi pelayanan kesehatan yang mencakup beberapa aspek antara  di antaranya aksesibilitas dan equitas pelayanan kesehatan,  pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif yang meliputi pelayanan preventif, promotif, curatif hingga rehabilitatif dan  mengurangi keterbatasan finansial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk. [US]

No comments