Breaking News

KI dan Diskominfostik Provinsi NTB Tatar 40 PPID OPD di Kabupaten Bima

Suasana Pelatihan PPID OPD Lingkup Kabupaten Bima oleh KI dan Diskominfostik Provinsi NTB, Selasa (16/10/2018).

Bima,Berita11.com— Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfostik) Provinsi NTB menatar 40 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Bima di Gedung PKK, Selasa (16/10/2018).

Kepala Diskominfostik Kabupaten Bima, H Abdul Usman SH, M.Si yang membuka kegiatan  tersebut menjelaskan pelatihan penting untuk meningkatkan kapasitas SDM, khususnya yang ditunjuk pimpinan sebagai pihak yang mengelola PPID OPD.

Dikatalan Wahab,  pelatihan bernilai positif bagi aparatur pengelola informasi dan dokumentasi dalam mengelola  informasi bagi masyarakat. “Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bima memberikan apresiasi kepada Diskominfotik Provinsi NTB atas penyelenggaraan pelatihan ini,” ujarnya seperti dikutip Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Desiminasi Informasi Diskominfostik Kabupaten Bima, Suryadin S.Si, M.Si.

Pelatihan dipandu Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Diskominfostik Provinsi NTB, Abubakar. Selain itu, narasumber lain pelatihan yaitu Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Hendriadi,  SE, ME.

Hendriadi memaparkan materi bertema Memahami Keterbukaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi. Salah satunya ditegaskan bahwa tugas utama PPID mencakup empat kegiatan.

“Tugas tersebut mencakup mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik,  pelayanan Informasi Publik serta pengelolaan dan pendokumentasian informasi,” papar Hendriadi.

Dikatakan Hendriadi, kunci terlaksananya tugas PPID adalah tersedianya informasi publik.  Artinya jika fungsi penyediaan informasi terlaksana dengan baik, maka tiga komponen lainnya dapat dilaksanakan dengan baik.

“Terkait sengketa indormasi, ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu proses mediasi atau penyelesaian  sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi,” katanya. 

Hendriadi menambahkan, berkaitan ajudikasi yaitu sebuah proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diputus oleh Komisi Informasi.

Usai pemaparan materi oleh narasumber,  peserta diberikan kesempatan mengajukan sejumlah pertanyaan berkaitan  materi yang disampaikan narasumber. Kegiatan pelatihan diakhiri dengan pembagian buku kepada para penanya. [AN]

No comments