Breaking News

KPU dan Bawaslu Kabupaten Bima Sebut masih Banyak Caleg yang Melanggar Ketentuan Kampanye

Suasana Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu 2019 di Aula KPU Kabupaten Bima yang Diikuti Seluruh Penghubung Parpol.


Bima, Berita11.com— Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima menemukan masih banyak calon legislatif (Caleg) peserta Pemilu 2019 yang melanggar ketentuan kampanye sesuai yang telah ditetapkan dalam regulasi berkaitan.\

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang kampanye Pemilu 2019 yang digelar di aula KPU Kabupaten Bima, Kamis (4/10/2018). Rapat diikuti seluruh penghubung partai politik di Kabupaten Bima.

Ketua KPU Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif menyebut  meskipun telah ada kesepakatan penyelenggara Pemilu dengan Parpol, namun hingga kini masih banyak peserta Pemilu yang belum menaati ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum 2019.

“Lokasi pemasangan APK masih mengalami protes dari berbagai partai politik lainnya. Masalah poster atau alat praga kampanye tidak boleh pasang di pinggir jalan, ndak boleh dipasang di pohon. Kalau pun ditemukan copot dan simpan di bawah karena tidak dibolehkan memasang poster di pepohonan karena itu sudah melanggar Undang-Undang Pemilu,” katanya saat membuka Rakor.

Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Bima, Muhammad Waru SH MH mengatakan, pihaknya mengharapkan seluruh Parpol agar menegur para Caleg masing-masing dan tidak hanya menyalahkan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

“Kami mengharapkan pada seluruh partai politik jangan selalu KPU dan Bawaslu disalakan. Banyak partai politik tidak patuh pada peraturan, maka dari itu partai politik atupun yang mengusung para Caleg yang melangar tolong ditegur karena itu adalah sudah melangar apa yang kita sudah sepakati dalam rapat dengan partai politik sebelumnya,” katanya.

Mantan anggota Panwaslu Kabupaten Bima ini juga menjelaskan, bahwa calon anggota DPRD, DPD dan DPRD atau parpol tidak boleh mencantumkan posisi jabatan kepala negara atau kepala daerah maupun jabatan lain di pemerintahan untuk menaikkan citra politik. Misalnya seperti yang dilakukan Partai Berkarya mencantumkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.

Para Penghubung Parpol dan Penyelenggara Pemilu Menyepakati Kampanye Sesuai Ketentua. Foto Ahmad.
“Sebab presiden itu bukan milik partai tapi milik masyarakat secara umum. Cukup kasih nama saja, contoh Suharto itu dibolehkan oleh KPU,” jelasnya.

Menurutnya, berkaitan dengan alat peraga kampanye (APK) harus ada tanda tangan dari partai politik dan diketahui KPU. Konten, ukuran dan model desain APK juga tidak boleh melanggar ketentuan.

“Biar tidak melanggar apa yang kita sepakati bersama. Apabila KPU menemukan itu maka KPU langsung bertindak sesuai apa yang kita sepakati bersama partai politik lainnya,” ujarnya.

Sesuai ketentuan, adapun jumlah AKP yang dapat dipasang yaitu maksimal 5 unit per desa. APK itu memuat visi dan misi. Untuk itu diharapkan penghubung setiap Parpol menyampaikan sosialisasi kepada masing-masing anggota partai yang mengikuti Pemilu 2019.

“KPU juga sudah menyiapkan  posko pengaduan tiap-tiap kecamatan. Itu semua bentuk keterbukaan KPU pada seluruh calon dan KPU menegaskan ndak boleh memasang alat prgaga kampanye di pohon,” tandas Waru.

Pada kesempatan yang sama anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd menyatakan, sesuai pemantauan dan pengawasan pihaknya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan para calon anggota legislatif.

Berkaitan hal tersebut, 3 Oktober 2018 pihaknya sudah mengirim surat kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bima untuk mencopot APK yang tidak sesuai ketentuan KPU.

“Kami juga meminta kepada  KPU agar cepat membuat alat peraga kampaye agar tidak merugikan teman-teman partai politik dalam melakukan kampanye politik,” katanya.

Sementara itu, sejumlah penghubung Parpol peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Bima meminta seluruh peserta Pemilu menaati ketentuan. Apabila ada yang melanggar aturan, maka harus ditindak sesuai ketentuan. Apalagi sudah ada kesepakatan bersama antara Parpol dan penyelenggara Pemilu 2019.

Sebelumnya, anggota KPU Kabupaten Bima, Muhammad Waru SH MH menyebut kendala pencetakan APK yang difasilitasi oleh KPU karena belum ada satupun Parpol yang menyerahkan desain kepada komisi setempat.

Pengaturan tentang kampanye merujuk Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum 2019 serta surat KPU Republik Indonesia Nomor: 1096/ PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018. [AD]


No comments