Breaking News

Output PPG belum Jawab Masalah Mutu, PGRI Sebut Distribusi Guru di Kabupaten Bima masih Pincang

Sekretaris PGRI KabupatenBima, Drs Chairunnas M.Pd.


Bima, Berita11.com— Saat ini tercatat 183 orang tercatat lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Namun sertifikasi profesi itu belum menjawab distribusi guru di sejumlah wilayah Kabupaten Bima. Perihal tersebut, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali mendesak Pemerintah Kabupaten Bima mendistribusikan guru secara merata.

Sekretaris PGRI Kabupaten Bima, Drs Chairunnas M.Pd menyebut sekolah-sekolah di Kabupaten Bima seperti tingkat Sekolah Dasar masih kekurangan 400 guru, demikian juga Sekolah Menengah Pertama masih kekurangan 100 guru.

Penyebab utama masalah itu karena tidak meratanya distribusi pendidik di Kabupaten Bima. “Sesuai regulasi, keputusan bersama lima kementrian sudah memberikan sinyal agar menempatkan  guru secara merata di seluruh daerah sampai hingga lokasi terpencil,” ujar Chairunnas di Panda, belum lama ini.

Mantan Kepala SMPN 3 Woha yang juga Kabid PAUD Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima ini menyebut, sejumlah sekolah yang masih kekurangan guru seperti SMPN 3 Lambitu di Desa Kaboro dan SMPN 5 Monta. Idelanya ada sembilan guru dalam satu kelas, meliputi guru kelas enam orang dan kepala sekolah. Di antara pendidik tersebut harus ada yang berkompetensi guru  olahraga dan guru pendidikan agama. Sementara itu, pada tingkat SMP, setiap sekolah membutuhkan 11 guru mata pelajaran.

Menurutnya untuk mengatasi kesenjangan penempatan guru atau distribusi guru yang pincang, harus ada keberanian Bupati Bima dalam menetapkan penempatan guru untuk kebutuhan seluruh wilayah di Kabupaten Bima.

Diakuinya, saat ini sudah banyak tenaga pendidik di Kabupaten Bima yang mengantungi tunjangan sertifikasi profesi. Bahkan belum lama ini ada 183 pendidik yang dinyatakan lolos PPG. Namun hal itu belum menjawab distribusi guru yang merata.

Dikatakannya, permasalahan utamanya masalah distribusi tenaga pendidik, karena umumnya guru  hanya mengejar formalitas atau persyaratan untuk mendapatkan kelayakan status sertifikasi agar berimbas terhadap pendapatan.  Banyak tenaga guru yang berupaya mencari tambahan jam mengajar lebih dari satu sekolah. Namun faktanya hal itu hanyalah kamuflase, karena banyak guru yang tidak konsisten mengajar di sejumlah sekolah seperti yang diajukan saat mengurus sertifikasi.

Fakta-fakta tersebut memberi isyarat bahwa masih banyak tenaga pendidik yang belum siap bertugas di lokasi-lokasi tertentu. Padahal memilki sumpah sebagai ASN yang siap ditempatkan di manapun. 

“Apa iya mereka setelah dapatkan sertifikat 20-24 jam  ngajar di luar (sekolah utama). Ini banyak guru yang hanya mengejar tambahan jam mengajar, tapi pelaksanaan rilnya tidak mengajar sesuai yang mereka ajukan,” ujar Chairunnas.

Ditegaskannya, permasalahan distribusi guru yang tidak merata di Kabupaten Bima mengancam kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Bima. karena distribusi guru juga berkaitan output pendidikan di seluruh wilayah. 

“Tidak boleh guru berkompeten terfokus pada satu titik saja, tapi harus didistribusikan di seluruh wilayah. Kalau tidak kualitas pendidikan kita pincang, mutunya tidak merata di seluruh wilayah misalnya di daerah terpencil,” katanya.

Ditambahkannya, untuk mengatasi permasalahan tersebut Kepala Dinas Dikbudpora harus mampu merumuskan kebijakan yang tepat dalam menjawab tantang mutu pendidikan ke depan di Kabupaten Bima.

“Kami dari PGRI hanya memberikan pertimbangan saja kepada kepala daerah demi kebaikan mutu pendidikan ke depan,” katanya. [US]

No comments