Breaking News

Tak Punya Alat Pendeteksi Tsunami dan Peta Jalur Evakuasi, inilah Fakta-fakta Penanganan Potensi Bencana di Bima

Ilustrasi.

Bima, Berita11.com— Meksipun dikelilingi berbagai potensi bencana, ternyata hingga kini Kabupaten Bima  belum memiliki alat pendeteksi tsunami maupun peta jalur evakuasi. Bahkan anggaran untuk kebutuhan logistik saat kondisi tanggap darurat masih kurang.
Hal tersebut diakui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Ir H Taufik Rusdi.

“Untuk peta jalur evakuasi kita belum memilikinya. Misalnya jika terjadi gempa bumi sewaktu-waktu, termasuk untuk di kantor baru Pemkab Bima belum ada peta jalur evakuasinya, titik kumpulnya di mana belum ada,” ujar Taufik di BPBD Kabupaten Bima, Senin (8/10/2018).

Mantan Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima itu juga mengungkap fakta-fakta lain penanganan potensi bencana di Bima. diakuinya, hingga kini Kabupaten Bima juga belum memiliki peta jalur evakuasi untuk bencana lain seperti banjir bandang maupun langsor. Kendati kompleks kantor Pemerintah Kabupaten Bima di Godo Dadibou Woha merupakan salah satu titik potensi luapan banjir bandang.

Menurut Taufik, selain karena masalah anggaran dan kesadaran Sumber Daya Manusia, permasalahan utama kondisi itu karena masih banyak pihak yang memandang sebelah mata keberadaan BPBD, terutama tingkat pengambil kebijakan.

“Pemerintah daerah masih menganggap BPBD belum penting. Kalau terjadi bencana baru kita berbicara Allahu Akbar, baru menanyakan peran BPBD,” katanya.

Dikatakannya, permasalahan lain juga untuk penanganan potensi bencana, hingga kini baru 10 desa yang berupaya membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (F PRB). 

“Permasalahan kita juga  hingga sekarang belum memiliki alat pendeteksi tsunami. Kita untuk wilayah Kota Bima atau Kabupaten Bima belum memiliki alat itu. Kalau Kabupaten Bima baru punya alat pendeteksi longsor untuk Desa Sambori dan Desa Kuta,” ujar Taufik.

Taufik menambahkan, pada akhir tahun potensi bencana justru lebih tinggi atau berpeluang terjadi. Salah satunya luapan banjir yang disebabkan lamanya fase kemarau dan tingginya intensitas evaporasi sehingga mempengaruhi intensitas saat musim hujan. Namun ironis, untuk tambahan logistik yang bisa digunakan saat kondisi tanggap darurat hanya Rp50 juta yang disetujui pada APBD Perubahan Kabupaten Bima, yang merupakan tambahan dari anggaran awal Rp400 juta.

“Kalau dilihat dari kondisi yang kita alami selama ini (anggaran tersebut) masih sangat kurang. Contoh BNPB mengajukan Rp15 triliun untuk dana tanggap darurat bencana alam. Angka itu wajar karena untuk penanganan Gempa Lombok saja Rp4 triliun,” katanya.

Seperti diketahui, Indonesia adalah “supermarket” bencana yang berada di daerah pertemuan lempeng dan jalur cinci api. Beberapa potensi yang dapat terjadi seperti banjir bandang, bencana gunung api, gempa tektonik, dan tsunami. [US]

No comments