Breaking News

Terancam tak Dapat Ikut Tes CPNS, Honorer di Dompu Sepakat Mogok Kerja

Aktivitas Siswa Tanpa Bimbingan Tenaga Pendidik yang Sedang Mogok. Foto Poris.


Dompu, Berita11.com—  Seluruh honorer Kabupaten Dompu dari kalangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (Figur), sepakat tidak beraktifitas di sekolah atau mogok kerja dimulai tanggal 16 Oktober 2018  hingga batas waktu yang tidak ditentukan, hingga ada kejelasan kesejahteraan bagi tenaga honorer tersebut.

Penentuan formasi CPNS yang dikeluarkan Pemerintah Pusat  tidak berpihak honorer, sehingga berpotensi tidak dapat mengikuti tes CPNS.

Menurut Ketua Figur Kabupaten Dompu Mahfud, S.Pd, seruan mogok kerja itu dilakukan secara serentak khusus PTK dimulai Guru Bantu Daerah (GBD), Guru Tidak Tetap (GTT), Operator Sekolah (OPS), Tata Usaha (TU), Penjaga dan Perpustakaan dari tingkatan TK, SD, SMP dan SMA/SMK.

“Segera merevisi Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 dianggap tidak relevan dan sangat diskriminatif bagi PTK di sekolah negeri  pada batasan usia dan syarat-syarat yang aneh, bersayap dan penuh dengan multi tafsir," ujar Mahfud pada Berita11.com di Dompu, Rabu (17/10/2018) siang.

Kuota CPNS untuk honorer di Kabupaten Dompu jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang ada. Honorer di Kabupaten Dompu sebanyak 4.535 hanya mendapatkan formasi sebanyak 229 CPNS yang terdiri dari 42 Guru SK2, 81 dari Guru umum, 54 tenaga kesehatan umum dan 52 tenaga teknis. Namun sejauh ini baru puluhan orang saja yang berhasil lolos untuk mengikuti tes CPNS.

“Kami memohon terhadap pemerintah pusat agar dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk selesaikan permasalahan honorarium dijenjang pendidikan tersebut, yang sudah lama mengabdi agar diakui Negara untuk diangkat statusnya menjadi PNS atau ASN secara bertahap," harapnya.

Dikatakan Mahfud, Presiden RI, Ir. Joko Widodo dan Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin dapat memberikan solusi akurat dalam waktu dekat berupa Perpu dan Perbup dan menyelesaikan hak para PTK yang sudah puluhan tahun mengabdi yang tidak punya perlindungan hukum yang jelas.

“Khusus Pemerintah Daerah, segera membuat regulasi tentang kesejahteraan pendidik dan tenaga pependidikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019,” tandasnya. [RIS]

No comments