Breaking News

Badan Siber dan Sandi Negara Ingatkan Keaslian Informasi Ancaman bagi Pemerintah

Suasana Sosialisasi Keamanan Informasi dan Pemanfaaatan Layananan Persandian di Aula Pemkot Bima, Rabu (7/11/).


Kota Bima, Berita11.com— Narasumber sosialisasi keamanan informasi dan pemanfaatan layanan persandian bagi jajaran pengelola informasi daerah dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Aris Munanda S ST MP mengingatkan ancaman saat ini adalah keaslian informasi dan manipulasi informasi yang ditampilkan pada situs pemerintah. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak ketidakpercayaan masyarakat pada integritas dan kebijakan pemerintah.

Pada sosialisasi keamanan informasi dan pemanfaatan persandian bagi jajaran pengelola informasi daerah di aula kantor Wali Kota Bima yang berlangsung Rabu (7/11/2018) lalu, 
Aris Munandar mengatakan, tren ancaman siber yang terjadi pada sistem, bukan saja dengan metoda hack pada sistem informasi pemerintah seperti e-goverment, namun juga memanfaatkan platform media sosial yang ada dalam memperoleh informasi, kemudian menggiringnya. Bahkan memanipulasi opini publik melalui disinformasi, propaganda dan kabar bohong atau hoax.

“Secara teknis semua informasi bisa disadap, tapi belum tentu bisa dibuka. Karena itu diperlukan kemampuan yang memadai dalam menangkal ancaman yang ada,” katanya dikutip Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Desiminasi Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bima, Suryadin, S.Si, M.Si.

Menututnya, penerapan tanda tangan elektronik membantu instansi  pemerintah mengamankan dokumen dan menghindari pemalsuan dokumen.  Selain itu, menghindari kebocoran informasi,  jaringan wifi kantor pemerintah perlu membuat partisi atau sekat.

Narasumber lainnya, Kabid Persandian dan LPSE Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Mahmud, A. KS, M.Si menjelaskan bahwa sesuai amanat Pergub Nomor 59 Tahun 2017,  bahwa tugas dan fungsi urusan persandian di daerah adalah menyelenggarakan persandian dalam rangka pengamanan informasi.

“Tugas tersebut mencakup pelaksanaan tata kelola persandian untuk menjamin keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Di samping, melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian,  operasional pengamanan persandian dan  pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah,”  jelas Mahmud.

Sebelumnya,  Wali Kota Bima yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bima, Drs M Farid M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa peran sandi dalam tata kelola dokumen pemerintah sangat penting karena berkaitan dengan tingkat kerahasiaan dokumen yang dibuat.

Karena itu lanjut Farid,  ke depan semua informasi yang masuk maupun keluar perlu difilter oleh bidang sandi daerah.

Sosialisasi keamanan informasi dan pemanfaatan layanan persandian bagi jajaran pengelola informasi daerah oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Diskominfo Provinsi NTB diikuti Kepala Dinas Kominfostik se-Pulau Sumbawa dan sejumlah pejabat dari dinas tersebut. [AN]

No comments