Breaking News

HMI Cabang Mataram Sebut Kebijakan Ekonomi 16 Labrak Prinsip Gotong Royong

Ketua HMI Cabang Mataram, Andi Kurniawan. Foto Istimewah.


Mataram, Berita11.com— Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, Andi Kurniawan menilai  paket kebijakan ekonomi jilid 16 pemerintahan Jokowi melanggar prinsip gotong royong yang sudah erat dengan masyarakat Indonesia sejak lama.

Menurut mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram ini, kebijakan ekonomi 16 justru kontra produktif dengan ekonomi kerakyatan yang dianut Indonesia.

“Prinsip ekonomi kita anti ekonomi liberal, prinsip gotong royong harus mewarnai seluruh kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia ini.. Dengan adanya 16 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi, itu justru kontra produktif dengan ekonomi kerakyatan yang dianut oleh Indonesia,” katanya, Selasa (27/11/2018).

Menurutnya, kebijakan ekonomi 16 membuka kran seluas-luasnya bagi investor asing untuk menguasai perekonomian Indonesia dengan dikeluarkan 54 bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI). Padahal kebijakan ekonomi 16 juga bertubrukan dengan sektor-sektor atau bidang usaha yang selama ini digarap masyarakat ekonomi ke bawah.

 “Membuka dengan seluasnya sampai 100 persen saham (asing) terhadap beberapa perekonomian itu akan membuat ekonomi rakyat kecil berpotensi akan mati. Maka harusnya kalau belum siap mengembangkan ekonomi rakyat, tidak boleh membuka kran investasi sebesar itu,” katanya.

HMI Cabang Mataram justru melihat ada jebakan di balik kebijakan ekonomi 16 pemerintahan Jokowi. Bukan menyelamatnkan ekonomi bangsa seperti yang tujuan kebijakan tersebut.

“Ada semacam jebakan, kalau sudah masuk ke ruang ini sulit untuk keluar Indonesia. Kenapa? Karena memang kita belum siap dalam interaksi ekonomi yang seliberal itu. Kita ini belum siap berinterkasi ekonomi itu,” ujar mahasiswa asal Wera Kabupaten Bima ini.

Kendati pesimis terhadap kebijakan ekonomi 16, Andi Kurniawan mengisyaratkan akan membahas permasalahan itu dengan skuad pengurus HMI Cabang Mataram. “Tampak ini sistemik dari pemerintah pusat hingga desa sehingga kita kaji kebijakan ini. Boleh saja dilakukan tapi tidak boleh terlalu besar ekspansinya, atau ada yang tidak boleh dilakukan tapi prinsipnya  secara garis besar kontra produktif dengan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Muhammadiyah Mataram, Adi Ardiansyah pihaknya mendukung kebijakan ekonomi 16 yang mentikberatkan pada pelonggaran investasi pemodal asing selama kebijakan tersebut untuk pembangunan Indonesia.

Kendati demikian, BEM Muhammadiyah Mataram melihat kebijakan ekonomi 16 pemerintahan Jokowi berpotensi menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Jika justru merugikan rakyat maka pihaknya juga akan menyikapinya serius. “Kalau menyangkut kemajuan dan perkembangan maka kita dukung,” katanya. [US]

No comments