Tarik Ulur Pembahasan APBD 2019 Kabupaten Dompu di Ujung Deadline, Siapa yang Salah?

Iklan Semua Halaman

.

Tarik Ulur Pembahasan APBD 2019 Kabupaten Dompu di Ujung Deadline, Siapa yang Salah?

Redaksi Berita11
Rabu, 07 November 2018
Ilustrasi.


Dompu, Berita11.com— Kabupaten Dompu adalah daerah yang unik dalam membahas anggaran. Betapa tidak, hampir setiap tahun selalu terjadi tarik ulur pembahasan anggaran antara legislatif dan eksekutif. Bahkan hingga di ujung waktu, pembahasan anggaran untuk publik itu ada aroma tak seirama antara DPRD dengan pemerintah daerah.

Bak kekasih yang tak sejalan, hubungan antara legislatof dan pemerintah saat membahas anggaran untuk rakyat dipertontonkan kepada publik.

Permasalahan pembahasan APBD di Kabupaten Dompu sudah merupakan lagu lama. Bahkan APBD Perubahan tahun 2018 ditiadakan karena ditolak Pemerintah Provinsi NTB lantaran pembahasan yang runyam.

Hingga sebulan lebih menjelang transisi tahun, legislatif dan eksekutif di Dompu belum seirama dalam membahas anggaran untuk publik. Bahkan rancangan APBD 2019 belum sama sekali dibahas. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) belum tersusun. Saat sejumlah daerah di NTB sudah lama mengebut dan membahas klinis anggaran, Kabupaten Dompu masih berkutat dengan tarik ulur antara legislatif dan eksektif.

Perihal anggaran tahun 2019 yang tak kunjung dibahas, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, Ikhwayudin AK justru menuding eksekutif atau Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin sebagai penyebab lembannya pembahasan Rancangan APBD 2019.

 Menurutnya, legislatif telah mengundang Bupati Dompu untuk membahas APBD 2019. Namun sang pemimpin daerah itu tak pernah hadir, duduk bersama legislatif.

“DPRD memanggil Bupati sudah dua kali tetapi tidak pernah hadir kemudian kita undang BKD malah Kabidnya yang hadir,” ujar Ikhwayuddin, Senin (5/11/2018).

Dikatakannya,  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin Sekretaris Daerah mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD. Anggota TPAD  terdiri dari pejabat perencana daerah sesuai dengan kebutuhan. Namun tak satupun yang hadir memenuhi undangan legislatif untuk membahas anggaran.

“Kalau kemarin ada yang berpidato bahwa seolah-olah DPRD yang menjadi biang kisruh, maka terjawab, dengan undangan dua kali berarti biangnya mereka,” katanya. [RIS]