Breaking News

Wakil Bupati Bima Ingatkan Pejabat tak Apatis Terhadap Pengaduan Masyarakat

Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan M Noer, M.Pd Membuka Workshop. 


Bima, Berita11.com— Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs H Dahlan M Noer M.Pd meminta para pejabat dan staf apatis terhadap pengaduan masyarakat berkaitan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Dahlan  saat membuka  Workshop dan Pelatihan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) tingkat Kabupaten Bima yang merupakan kerjasama Uni Eropa, Kementerian PAN dan RB, Ombudsman RI, perkumpulan SOLUD  dan YAPPIKA di Aula Hotel Mutmainah Kota Bima, Selasa (27/11/2018).

Dahlan mengingatkan, pejabat pengelola pengaduan harus bekerja keras dan fokus melakukan pengelolaan pengaduan karena kerjasama yang baik antar sesama ASN diyakini akan mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja pemerintah daerah.

“Pengaduan masyarakat harus dijawab dan menjadi perhatian OPD terkait,” katanya seperti dikutip Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Desiminasi Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bima, Suryadin, S.Si, M.Si.
  
Koordinator Policy Advocacy Compaign Officer Program Uni Eropa, Rokhmat Munawir,  dalam mengantarnya mengatakan bahwa workshop tersebut penting  untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik yang lebih baik. 

“Kalau dalam satu daerah sudah mempunyai saluran pengaduan, maka harus terkoneksi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan RB agar pengelolaan pengaduan terpantau dengan mudah dan bisa diakses dari manapun,” katanya.

Dikatakannya, bagi pemerintah daerah,  data dan laporan yang masuk bisa menjadi acuan perencanaan dan penganggaran daerah.

Pada sesi pembahasan materi,  Yudi Darnadi, Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB bidang Pencegahan memaparkan  materi bertajuk Ombudsman dan Pengelolaan Pelayanan Publik. 

Dia mengatakan, pengelolaan pengaduan  penting karena muara dari reformasi birokrasi itu reformasi pelayanan publik, selain sebagai sarana perbaikan pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Aspek lainnya katanya, bahwa pengelolaan pengaduan itu penting sebagai dasar pengambilan kebijakan atau keputusan dan menjadi legitimasi politik dari masyarakat yang saat ini cenderung mengalami peningkatan serta terganggunya sistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Workshop dan Pelatihan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) tingkat Kabupaten Bima diikuti 60 peserta yang terdiri dari Sekretaris dan Kasubag Program dan Pelaporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi masyarakat sipil (CSO). [AN]

No comments