Fisik RLH di Dompu tak Sesuai Anggaran, Warga Desak Penjelasan Kontraktor

Iklan Semua Halaman

.

Fisik RLH di Dompu tak Sesuai Anggaran, Warga Desak Penjelasan Kontraktor

Rabu, 26 Desember 2018
Salah Satu Rumah RLH yang Dibangun di Kelurahan Kandai Satu Kabupaten Dompu. Foto RIS.

Dompu, Berita11.com— Pelaksanaan fisik program bantuan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pemerintah Provinsi NTB,  Rumah Layak Huni (RLH) di Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu diduga tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.

Di Kelurahan Kandai Satu, anggaran untuk per unit RLH dipastikan Rp11.360.000 yang diperuntukan 13 orang. Sementara itu,  dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kelurahan setempat, hanya enam orang penerima manfaat.

Ironisnya, material untuk membangun RLH yang dibeli pihak kontraktor,  CV Karomah hanya Rp9 663.000 per unit. Akibatnya, untuk menyelesaikan rumah yang belum tuntas, warga terpaksa menggunakan uang pribadi.

“Dari anggaran Rp11 360.000 itu, dia bilang sudah selesai. Bahkan lebih katanya, tapi menurut penjumlahan saya tidak sampai, hanya Rp9.663.000,” ujar Sukardin, warga Lingkungan Dorompana Kabupaten Dompu, salah satu penerima manfaat program RLH, Rabu (26/12/2018).

Menurut Sukardin, sesuai penjelasan pihak berkaitan saat sosialisasi beberapa waktu lalu di aula Kelurahan Kandai Satu, jika  material bangunan masih kurang, maka penerima manfaat harus menggunakan uang pribadi untuk mencukupi kebutuhan. Selanjutnya kekurangan itu akan diganti sesuai besar anggaran yang dikeluarkan.

“Saya telepon pelaksana (kontraktor, red) bahwa saya kekurangan bahan, dia menjawab pakai dulu uang sendiri pakai nota. Jadi setiap kekurangan bahan, saya belanja dengan menggunakan uang pribadi dengan jumlah keseluruhan Rp1.024.000,” kata Sukardin.

Secara terpisah, Lurah Kandai Satu, Dedy Arsyik, S.Sos mengaku tidak mengetahui perihal teknis pelaksanaan program tersebut, karena belanja bahan material dilaksanakan pihak ketiga.

“Semua anggaran baik pembelian bahan dan proses pengerjaan adalah kontraktor. Kalau kita di sini beserta kepala lingkungan hanya pengawasan saja. Jika ada warga penerima manfaat yang kekurangan bahan kami melaporkan ke kontraktor,” katanya.

Dedy menjelaskan, jika dihitung dalam bentuk uang, maka per unit bangunan RLH hingga tuntas Rp13.610.000. jumlah tersebut tidak termasuk pajak. “Untuk biaya barangnya senilai Rp11.360.000 kemudian ongkos tukangnya Rp2.250.000 itu setelah dipotong pajak semua,” katanya.

Sementara itu,  Direktur CV Karomah Ade, kontraktor pelaksana program menolak menyampaikan keterangan saat dikonfirmasi wartawan.

“Mohon maaf, saya mau ke Desa Monta Baru,” ujarnya saat dihubungi Berita11.com, Rabu (26/11/2018) pagi. [RIS]