Apa Kabar LHP Kasus Amoral ASN BPKAD Kabupaten Dompu?

Iklan Semua Halaman

.

Apa Kabar LHP Kasus Amoral ASN BPKAD Kabupaten Dompu?

Redaksi Berita11
Minggu, 27 Januari 2019
N dan Putranya yang Diduga Korban Kasus Amoral ASN di Kabupaten Dompu. 


Dompu, Berita11.com— Masih ingat kasus amoral yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial S di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu? Ternyata hingga kini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oknum tersebut belum jelas.

Seperti diketahui sebelumnya, kasus S mencuat di sejumlah media beberapa bulan lalu tahun 2018 setelah wanita korban saat oknum “bernyanyi” soal perilaku oknum tersebut. selain tak bertanggungjawab, S memiliki hubungan terlarang dengan wanita lain, selain istri sahnya hingga melahirkan anak di luar nikah.

Meskipun Asisten 1 Setda Kabupaten Dompu, Drs H Sudirman Hamid, M.Si telah memerintahkan Kepala Bagian  Hukum dan Kabag Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, namun hingga kini belum ada tindaklanjut berkaitan kasus S.

“Saya sudah perintahkan Kabag Hukum dan Kabag Ortala untuk mencari LHP itu. Tapi sampai dengan saat ini belum ditemukan,” kata H Sudirman Hamid saat ditanya melalui sambungan chat WhatsApp, Kamis (24/1/2019) pagi.  

Ironis, meskipun LHP yang dikeluarkan Inspektorat beberapa tahun lalu seperti yang disampaikan Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Drs, Hasanuddin saat berdialog dengan aktivis Dewan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak (DP3A) Kamis (4/10/2018) lalu,  telah diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. Namun hingga kini tindaklanjutnya tidak jelas juntrungnya.

“Saat ini kita masih mencari dan berkoordinasi dangan Inspektorat,” ujar Sudirman.

Saat berdialog di depan kantor Inspektorat, Hasanuddin mengaku saat LHP keluar kemudian diserahkan ke Bupati Dompu, hukuman itu sudah dibuat sesuai rekomendasi. Hanya saja ada pejabat yang tidak mau menandatangani surat penjatuhan hukuman itu.

Sementara itu, koordinator  DP3A, Selamat Abadi Sentosa, S.Pd  mengecam sikap pemerintah daerah setempat yang seolah-seolah sengaja ingin melindungi oknum ASN yang terlibat kasus amoral.

“Pemerintah Daerah harus bertindak dalam persoalan ini. Kasus ini bukan terjadi kemarin tetapi sudah bertahun-tahun, di sini ada indikasi sengaja ingin melindungi oknum ASN yang sudah melanggar Undang-Undang kode etik ASN,” ujar pria yang akrab disapa Bdel.  

Menurut Bdel, jika pihak pemerintah mau serius menindaklanjuti kasus tersebut, maka tentu sejak lama sudah selesai. Pihaknya mengisyaratkan  apabila kasus tersebut tidak ada titik terang, maka akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. [RIS]