Bappeda Kabupaten Bima Gelar Rakor Recana Kerja Penganggaran Kecamatan

Iklan Semua Halaman

.

Bappeda Kabupaten Bima Gelar Rakor Recana Kerja Penganggaran Kecamatan

Kamis, 10 Januari 2019
Suasana Rapat Koordinasi yang Digelar di Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Bima, Rabu (9/1/2019).

Bima, Berita11.com— Badan Perencana Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bima menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan fasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran kecamatan. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat  OPD setempat, Rabu (9/1/2019).

Pada Rakor yang mengundang 33 pejabat dari OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tersebut,  Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima yang diwakili Sekretaris H Fahrudin, M Ap dalam arahannya mengatakan Rakor merupakan tindak lanjut penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. 

Secara khusus,  Rakor merumuskan  indikator kinerja utama sebagai alat untuk mengukur dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Dengan demikian Rakor membahas  dan menyepakati tugas-tugas vamat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan dan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/755/03.2/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bima kpada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

“Pemerintah Kabupaten Bima harus segera memberi ruang dan kewenangan kepada camat untuk mengatur rumah tangganya melalui penyusunan perencanaan dan penganggaran kecamatan,” jelas H Fahrudin seperti dikutip Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Desiminasi Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bima, Suryadin M.Si.

Fahrudin menjelaskan, rumusan indikator kinerja utama kecamatan merupakan tolok ukur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya menjadi alat untuk mengukur dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan.

Dirinya berharap, pasca penetapan indikator kinerja kecamatan tersebut, permasalahan dan hambatan yang dialami oleh kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti aspek rendahnya  kualitas SDM,  kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di kecamatan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas camat.

Selain itu, juga mendukung perencanaan dan penganggaran kegiatan kecamatan belum sesuai dengan beban tugas kecamatan dapat diselesaikan.

Dalam Rakor tersebut, Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Bima Fahrurahman, SE,  M.Si  mengatakan bahwa  perencanaan program atau kegiatan yang baik, dalam artian memiliki indikator kinerja akan membantu Inspektorat dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

“Apakah program tersebut sudah mampu memberikan output dan outcome sebagai bagian dari kinerja perangkat daerah,” katanya.

Ia mengatakan, kecamatan sebagai OPD harus terlibat penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu,  setiap kecamatan harus diberi kewenangan menyusun perencanaan dan penganggarannya sendiri.

Setelah arahan dan pemaparan Bappeda dan Inspektorat,  Rakor dilanjutkan pemaparan masing-masing OPD berkatian dengan pembahasan secara teknis pelimpahan kewenangan. [AN]