Caleg PPP Telah Dieksekusi, Kini Giliran Kepala SMP di Tambora Diproses

Iklan Semua Halaman

.

Caleg PPP Telah Dieksekusi, Kini Giliran Kepala SMP di Tambora Diproses

Redaksi Berita11
Jumat, 18 Januari 2019
Ilustrasi Tindak Pidana Pemilihan Umum. 


Bima, Berita11.com— Belum lama ini Pengadilan Negeri Raba Bima menvonis dua bulan kurungan calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bima, Rajiman  karena melanggar pasal 493 Junto pasal 280 ayat 2 huruf (F), Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kini NM, kepala SMP di Tambora asal Desa Dena Kecamatan Madapangga yang juga diproses oleh Bawaslu.

NM dilaporkan mantan Bacaleg DPR RI dari PDI Perjuangan, Herman Efendi kepada Panwaslu Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima lantara mengunggah foto stiker Caleg Dapil 2 DPRD Kabupaten Bima dari Partai Golkar berinisial MFP alias YND, lengkap dengan kalimat dukungan terhadap Caleg tersebut.

Laporan Herman Efendi berkaitan dugaan pelanggaran sang kepala sekolah tertuang dalam laporan Panwaslu Kecamatan Madapangga Nomor  001/LP/PU/PWSCM-MP/18.03/I/2019. 
Perihal kasus tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima langsung mengirim undangan klarifikasi Nomor 02/K.18.03/HK/I/2019 kepada NM. Sesuai jadwal dalam undangan klarifikasi yang langsung ditandatangani Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah SH, klarifikasi terhadap sang oknum Kasek dijadawalkan Jumat (18/1/2019) siang di kantor Bawaslu Kabupaten Bima.
Herman Effendy membenarkan telah melaporkan oknum Kaset tersebut lantaran berkampanye sekaligus meminta dukungan agar salah satu Calon Legislatif (Caleg) duta Partai Golkar  inisial YND mendulang suara terbanyak pada pemungutan suara Pileg 17  April 2019 mendatang.
“Status yang diunggah oknum  tersebut ditulis bahwa saatnya yang muda tampil. Semoga sukses dan berhasil Amin.  Bahkan lengkap dengan gambar Caleg berlambang beringin itu,” ujar Herman Effendy, Kamis (17/1/2019).
Menurut Herman, perilaku sang oknum Kasek mencoreng demokrasi dan melanggar kode etik ASN yang melarang masuk pada area politik praktis. Keterlibatan sang ASN melakukan kampanye melalui sosial media dapat mengganggu stabilitas wilayah khususnya Dapil 2 Kecamatan Bolo dan Madapangga. Karena setiap wilayah memiliki Caleg yang diidolakan.
Politisi yang juga pengusaha ini berharap Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Bima memproses sang oknum ASN karena bisa jika dibiarkan bisa menjadi contoh buruk bagi pegawai lain untuk melanggar ketentuan. [AD]