Breaking News

Disnaker Kota Bima Ingatkan Pemberi Kerja soal UMK Rp2.050.000

Buruh Pelabuhan Bima Bekerja hingga di luar Batas Waktu Kerja Kendati Tidak Memiliki Jaminan Sosial. Foto US.


Kota Bima, Berita11.com— Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bima mengingatkan badan usaha atau pemberi kerja agar mematuhi standar upah (base salary) tenaga kerja. Sesuai yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTB, upah minimum kabupaten/ kota (UMK) tahun 2019 adalah sebesar Rp2.050.000.

“Kita harapkan perusahaan-perusahaan pemberi kerja agar melaksanakan kewajiban sesuai standar UMK. Sesuai yang ditetapkan Gubernur NTB untuk tahun 2019 itu standar minimalnya Rp2.050.000,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, Drs Jufri M.Si di dinas setempat, Rabu (9/1/2018).

Kadis Tenaga Kerja Kota Bima juga mengimbau pemberi kerja agar memerhatikan kewajiban lain tentang hak tenaga kerja yaitu jaminan kesehatan nasional (JKN). 

Sebelumnya dinas setempat melaksanakan sosialisasi tentang jaminan kesehatan bagi pekerja badan usaha bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bima.

“Kemarin-kemarin kita bersama BPJS Kesehatan melaksanakan sosialisasi terkait kewajiban badan usaha,” ujar Jufri.

Pada tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Bima sebagai regulasi turunan dari Peraturan Daerah Kota Bima Tentang Tenaga Kerja. Regulasi itu menjadi payung hukum aspek pelaksanaan dan pengawasan peraturan itu termasuk soal standar upah.

Sebelumnya, setelah terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrawsi Nomor Kep-226/Men/2000 Tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/ 1999 tentang Upah Minimum, maka standar upah tidak lagi menggunakan Upah Minimum Regional (UMR). [US]

No comments