Dorong Judicial Review UU Sisdiknas, HIMPAUD Dompu Gelar Aksi Damai

Iklan Semua Halaman

.

Dorong Judicial Review UU Sisdiknas, HIMPAUD Dompu Gelar Aksi Damai

Kamis, 31 Januari 2019
Aksi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Cabang Dompu, Kamis (31/1/2019).

Dompu, Berita11.com— puluhan guru Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Dompu menggelar aksi damai mendorong peninjauan (judicial review) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Aksi massa dimulai dari Masjid Baiturrahman hingga Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, Kamis (31/1/2019).

Ketua HIMPAUDI Dompu, Nurahmania, S.Pd mengatakan, aksi puluhan pendidik PAUD adalah bentuk dukungan terhadap proses sidang judicial review Undang-Undang Sisdiknas yang saat ini sudah melewati tahap kedua di Mahkamah Konstitusi.

Kami selaku pendidik sangat berharap adanya kesetaraan hak antara guru formal dan nonformal yang di mana pada poin satu itu guru nonformal tidak dianggap guru, sedangkan pada dasarnya kami juga yang nonformal ini sama pendidik, meskipun kami mendidik anak usia dini, katanya.

Menurutnya, dengan adanya upaya judicial review Undang-Undang Sisdiknas  maka pendidik nonformal  mendapatkan hak yang sama seperti tenaga guru pendidikan formal.

Untuk itu harapan kami dari HIMPAUDI Cabang Dompu dengan aksi damai ini, kami dan teman-teman di pusat mengharapkan perubahan Undang-Undang guru dan dosen bisa diwujudkan, harapnya.

Saat tiba di depan Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, puluhan massa HIMPAUDI melakukan menggelar orasi dan meminta  legislator setempat menyampaikan tuntuan pemerintah kepada pemerintah pusat.

Tak lama setelah menggelar orasi, massa HIMPAUDI diterima Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, Muhamad Iksan, S.Sos. saat berdialog dengan massa, Iksan berjanji akan membahas tuntutan massa dalam rapat bersama 30 anggota DPRD lainnya.

Untuk  tuntutan yang disampaikan, kami selaku DPRD akan menampung dan memperjuangkan tuntutannya tentang perubahan Undang-Undang guru dan dosen dalam rapat serta pertemuan nanti, isyarat Iksan.

Sebelumnya terdapat 385.000 guru PAUD yang mendesak judicial review Undang-Undang Sisdiknas. Para guru PAUD menginginkan kesetaraan hak sebagai tenaga pengajar. Peninjauan terutama Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasionla, Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 28 ayat 3 dan 4. [AF]