Kini, Parkir di Bendungan Mila Bebas Tarif

Iklan Semua Halaman

.

Kini, Parkir di Bendungan Mila Bebas Tarif

Minggu, 27 Januari 2019
Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Dompu, Muhammad Iksan, S.ST., MM. Foto Poris.


Dompu, Berita11.com— Penarikan retribusi parkir Bendungan Mila yang akhir-akhir ini telah mencuat ke publik dan dipermasalahkan oleh banyak pihak, termasuk para pengunjung kini telah dibebaskan.

Hal tersebut disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu, Muhammad Iksan, S.Sos saat menanggapi berita yang diterbitkan Berita11.com di WhatsApp Grup (WAG) Humas dan Jurnalis, Minggu (27/1/2019) malam.

“Pengelola parkir telah melakukan klarifikasi dan memberikan keterangan kepada kami bahwa benar besaran tarif parkir Rp5 ribu itu, inisiatif dari mereka demi menjaga keamanan kendaraan pengunjung,” jelas Iksan dalam WAG Humas dan Jurnalis Dompu.

Menurut Iksan adanya penarikan tersebut untuk memberikan jaminan kepada pengunjung yang memiliki kendaraan bermotor khususnya roda dua. Karena tanpa petugas penjaga, maka bisa saja menjadi sasaran pencurian sepeda motor.

“Mereka akan menghentikan penarikan jasa parkir tersebut yang menurut mereka bukan hanya jasa parkir semata, namun lebih pada sifat pengamanan terhadap kendaraan mereka,” tandas Iksan.

Iksan menjelaskan, Bendungan Mila bukan milik Pemerintah Daerah dan sekarang memang masih dalam proses penyelesaian.

“Bendungan Mila masih milik BWS. Sekarang masih dalam proses penyelesaian oleh PT NK selaku pelaksana,” ujarnya.

Dikatakannya, pengunjung seharusnya merasa bersyukur diberi tempat parkir di areal bendungan, kendati harus membayar sejumlah kelompok warga yang mengelola parkir sekaligus sebagai penjaga keamanan sepeda motor.

“Posisi sekarang bendungan tersebut belum resmi dibuka untuk umum sehingga pengelolaannya masih sepenuhnya tanggung jwab kontraktor pelaksana,” isyaratnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung melarang pengelola parkir menerapkan klausul baku berkaitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, klausal tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Dalam hal hilangnya kendaraan milik konsumen (pengguna jasa parkir), pemilik tempat parkir tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pemilik tempat parkir dapat digugat secara perdata karena perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365,1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan MA tersebut berkaitan putusan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 21 April 2010, setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang.

Adapun tarif umum parkir di sejumlah daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah Rp1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp2.000, demikian halnya lokasi pengelolaan parkir yang menjadi objek sumber retribusi harus ditetapkan dalam peraturan daerah atau terdapat regulasi yang menetapkannya. Di mana pada pengelola parkir melekat tanggungjawab berkaitan keamanan keberadaan kendaraan bermotor di tempat parkir, sehingga pengelolaan parkir tidak didasarkan atas besar atau kecilnya nilai retribusi. Namun merujuk Perda maupun sejumlah regulasi di atasnya dan Undang-Undang berkaitan. [RIS]


Catatan: Terdapat distorsi penjelasan narasumber berkaitan berita berjudul Kini, Parkir di Bendungan Mila Bebas Tarif.  Adapun yang dimaksud yakni Parkir di Bendungan Mila akan Bebas Tarif. Demikian. Redaksi Berita11.com