LP3 Desak Inspektorat Audit Dugaan Korupsi Dana Pokir Rp150 Miliar

Iklan Semua Halaman

.

LP3 Desak Inspektorat Audit Dugaan Korupsi Dana Pokir Rp150 Miliar

Redaksi Berita11
Rabu, 09 Januari 2019
Unjuk Rasa LP3 NTB Mendesak Penanganan Dugaan Korupsi Dana Pokir Rp150 Miliar di Dompu. Foto RIS.

Dompu, Berita11.com—Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan Nusa Tenggara Barat (LP3-NTB) Cabang Dompu mendesak Inspektorat Kabupaten Dompu segera mengusut dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran (Pokir) legislatif tahun 2016/2017 lalu. Desakan tersebut disampaikan saat aksi unjuk rasa di Dompu, Rabu (9/1/2019).

Massa menuding bahwa legislatif di Dompu melakukan korupsi berjemaah dana Pokir Rp150 miliar.

Koordinator massa, Nurfazrin Arif mengatakan, laporan secara resmi Inspektorat melalui lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mestinya melaksanakan audit khusus berkaitan kasus kurupsi yang diduga dilakukan 30 anggota anggota legislatif di Dompu.

“Mulai hari ini, kami meminta pihak Inspektorat, walaupun tidak dilaporkan secara resmi dari masyarakat terhadap pihak Inspektorat atas perseoalan pengelolaan anggaran negara, maka Inspektorat berhak untuk melakukan audit khusus, apalagi persoalan ini muncul sejak tahun 2017 dan terus dikonsumsi oleh publik,” ujar Fazrin.

Dikatakannya warga berinisial MT telah melaporkan langsung dugaan korupsi tersebut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Selain itu, belum lama ini MT juga telah melayangkan laporan resmi kepada aparat kepolisian agar memulai proses penyelidikan atas dugaan korupsi itu.

“Lembaga KPK menindaklanjuti hasil laporan tersebut, kemudian KPK meminta lembaga APIP atau Inspektorat melakukan klarifikasi atas laporan yang diduga telah merugikan negara itu. Namun hingga saat ini Inspektorat seolah tidak melakukan audit atas persoalan tersebut,” katanya.

Fazrin menuding Inspektorat seolah menunggu perintah atau menunggu laporan baru melakukan audit meskipun persoalan itu sudah mencuap diberbagai media. Menurut dia, ketika ada informasi dari publik seperti media sosial, maupun media massa, APIP Inspektorar wajib melakukan audit khusus atas dugaan itu.

“Kami menilai kinerja APIP Inspektorat dalam hal melakukan audit atas pengelolaan anggaran negara gagal secara totalitas,” ujarnya.

Sementara itu, Andi Rohandi mengungkapkan banyak pekerjaan fiktif terkait penggunaan dana Pokir tahun 2016/2017 sebesar Rp150 miliar.

“Dengan adanya tersangka 30 anggota DPRD, mudah-mudahan lewat pembuktian secara hukum pidana dengan putunjuk dan surat diberikan, kami yakin 30 anggota DPRD itu fiktif dalam pengadaan paket proyek yang dilelang untuk stimuluskan mengenai adanya penggelapan dana Pokir itu,” tuding Andi.

Andi mengajak Inspektorat mengecek pekerjaan itu dan pihaknya siap memfasilitasi. Menurutnya, hingga saat ini ada salah satu anggota DPRD yang sudah dilaporkan karena diduga telah menyalahgunakan dana Pokir dengan dalil mengadakan reses di salah satu desa. Namun setelah ditelusuri melalui di desa itu mengungkapkan tidak pernah reses pada saat itu.

“Jika teman-teman Inspektorat ingin melakukan investigasi mari bersama kami, bersama LP3 untuk melakukan pengecekan pengerjaan fisik sampai ada salah satu anggota DPRD yang kami laporkan dengan inisial N dari fraksi PBB,” katanya.

Kepala Inspektur Inspektorat, H. Soehartomo, S.Km MPPM, menanggapi tuntutan massa. Pihaknya memahami segala tuntutan LP3 NTB, apalagi misi Inspektorat dengan massa mempunyai tujuan yang sama yaitu menyelamatkan uang negara.

“Tujuan kita sama, hanya saja kita punya rambu-rambunya dan ada SOP-nya. Kalian bisa saja main tabrak-tabrak, seperti kasus ini sudah ditangani oleh Polres Dompu, nggak mungkin kami bisa langsung ambil. Jelas marah Polres, kecuali Polres limpahkan ke kami untuk ditindaklanjuti, baru kami tindalanjuti,” kata Soehartomo.

Dijelaskannya MT memang melaporkan persoalan itu ke KPK pada Mei 2017 lalu. Memang ada indikasi sebagaimana yang dilaporkan, hanya saja Inspektorat diminta KPK untuk menglarifikasi sejumlah pihak berkaitan indikasi itu dan hal itu telah dilakukan.

“Laporan MT itu langsung ke KPK bukan sama kita, bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan dan bukan di bupati, setelah KPK menerima laporan itu, kami dimintai untuk diklarifikasi. Kami langsung tindaklanjuti dan hasil klarifikasi itu berbentuk laporan dan laporan itu sudah kami kirim ke KPK sekitar bulan Maret 2018 lalu,” jelasnya.

Setelah  beraudensi dengan Inspektorat, massa meninggalkan OPD setempat dan bergegas menuju Polres Dompu melanjutkan orasi. [RIS]