Masa Depan Fakultas Hukum Terancam jadi Museum?

Iklan Semua Halaman

.

Masa Depan Fakultas Hukum Terancam jadi Museum?

Kamis, 17 Januari 2019
Seminar Perselisihan Metode Penelitian Hukum Normatif dan Metode Hukum Empiris di Fakultas Hukum Unram.


Mataram, Berita11.com— Apabila fakultas hukum tetap bertahan dengan segala sikap konservatif dan tidak membuka diri bekerjasama dengan ranah ilmu lain (interdisipliner), maka dalam fase disrupsi dan revolusi 4.0 ini maka dalam waktu yang tidak lama peran profesi hukum dapat tergantikan oleh robot kecerdasan.

Hal tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk perselisihan metode penelitian hukum normatif dan metode hukum empiris yang diselenggarakan Taman Metajurdika dan Forum Komunikasi Mahasiswa Magister Hukum Unram di Fakultas Hukum Unram, Kamis (17/1/2019).

Pada seminar yang diikuti 100 orang dengan nara sumber Prof Amiruddin dan Dr Widodo Putro tersebut juga mengemuka bahwa gejala yang terjadi belakangan dalam penelitian, kegiatan penelitian ilmiah dan akademik dilakukan sekadar sebagai formalitas. Kurang  terasa ‘passion’ sebagai peneliti yang mencari dan menyingkap pendalaman kebenaran. Yang lebih terasa adalah semangat berburu dana penelitian, dan memperoleh nama besar di dunia penelitian ilmiah dan akademik.

Sementara itu pemerintah dalam hal ini Ristek Dikti lebih mendorong berlomba-lomba menerbitkan jurnal terindeksi scopus dibanding mendorong penemuan dan inovasi. Pola berpikir ini mendangkalkan seluruh kegiatan penelitian ilmiah. 

Dr Widodo Putro mengatakan, ke depan, perlu mendesak mengembalikan sprit penelitian yakni pertama, semangat penelitian adalah pencarian dan pendalaman kebenaran. Kedua, penemuan-penemuan mendorong lahirnya paradigma baru.

Terlebih lagi, penelitian hukum berbasis data masih dikuasai dan dikapiltalisasi  oleh perusahaan raksasa, yakniLexisNexis dan Westlaw. Dua vendor raksasa ini mengelola  database yang memuat segunung  rincian kasus dan sering menjadi  titik awal penelitian hukum. Mereka berfungsi sebagai mesin pencari dan menawarkan sarana analisis canggih. Salah satu bidang yang menarik dari  praktek dan riset internet adalah Big Data.

Big Data dianggap  sebagai  teknologi dan arsitektur generasi baru, dirancang agar organisasi dapat  mensarikan nilai dari volume berbagai data yang sangat besar dengan capture, penemuan, dan/atau analisis dengan kecepatan tingg. Memang belum banyak pekerjaan hukum yang mengunakan Big Data. Susskind, penulis buku Tommorow’s Lawyers: And intruduction to Your Future memperkirakan bahwa pada suatu saat akan terbukti bahwa Big Data punya makna mendalam bagi pengembanan hukum masa depan.

Masyarakat pengguna jasa hukum cukup mengandalkan cakram disk berisi miliaran gygabite data, yang didalamnya tersimpan jutaan kasus dengan solusinya, sehingga tinggal klik, maka dalam sekejap  semua pertanyaan hukum terjawab dalam hitungan detik.

“Dengan menggabungkan hasil penelusuran data, kita akan menemukan masalah hukum dan kekhawatiran ancaman yang mengganggu masyarakat tertentu; dengan menganalisis database dapat membantu regulator atau legislator membuat rancangan peraturan yang mampu mengantisipasi permasalahan hukum masa depan,” katanya.

Revolusi industri 4.0 telah mengubah cara orang-orang berinteraksi dengan hukum. Di bidang hukum, firma-firma hukum, pengadilan, kepolisian dan kejaksaan, akan semakin tergantung dan membutuhkan asupan Big Data.

Sementara Metodologi Penelitian Hukum yang konservatif, berusaha menjaga kemurnian hukum, menolak bekerjasama dengan ranah ilmu lain (misalnya dengan ilmu-ilmu sosial), hingga mempermasalahkan pada wilayah yang paling teknis seperti menolak penelitian atas “data” dan beranggapan  yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap “bahan hukum” (peraturan perundang-undangan dan putusan hakim

Apabila fakultas hukum tetap bertahan dengan segala sikap konservatifnya dan tidak membuka diri bekerjasama dengan ranah ilmu lain (interdisipliner), maka dalam fase disrupsi dan revolusi 4.0 ini maka dalam waktu yang tidak lama peran profesi hukum dapat tergantikan oleh robot kecerdasan.

Dapat dipastikan, korban pertama yang tergilas oleh robot kecerdasan adalah para sarjana hukum yang hanya mengandalkan hafalan peraturan perundang-undangan.

Potensi korban kedua, pekerjaan hukum yang bersifat teknis seperti menyusun kontrak juga akan mudah digantikan robot kecerdasan. Para pihak yang berkontrak cukup dengan bantuan robot kecerdasan, dapat menyusun kontrak bisnis secara mandiri dalam aplikasi internet di depan komputer. Notaris tidak lagi dibutuhkan untuk membuat kontrak. Perusahaan juga tidak lagi mempekerjakan orang untuk divisi hukum.

Apabila fakultas hukum masih bersikap konservatif maka semakin tertatih-tatih mengejar pergerakan zaman yang begitu cepat.  Ranah penelitian dan big data justru dikuasai oleh korporasi raksasa yang orientasinya lebih kuat hasrat komersialisasnya dibanding dunia kampus yang masih mempunyai unsur pengembangan akademis dan pengabdian masyarakat. Jika itu terjadi, fakultas hukum bersiap-siap menjadi museum dan masa depan ilmu hukum dikendalikan dan dikuasai korporasi raksasa.

Di fakultas-fakultas hukum Indonesia diam-diam terjadi ’permusuhan permanen’ antara penganut Metode Penelitian Hukum Normatif ”Murni” yang mengklaim bahwa objek studi hukum itu ’terbatas’ norma/hukum positif (pendekatan monodispliner) dengan Metode Penelitian Hukum Empiris (Sosio-Legal) yang melihat hukum secara kritis dan juga melihat bekerjanya hukum dalam kenyataan di masyarakat sehingga pendekatannya interdisipliner.

Dikotomi metode normatif dan empiris, menyebabkan dua metode itu selalu saling berlawanan dan menutup diri untuk tidak saling bekerja sama. Akibatnya, perkembangan Ilmu Hukum cenderung stagnan, karena akhirnya perselisihan metode mengeras seolah-olah menjadi perselisihan ideologi, sehingga saling “mengharamkan” metode yang lain, yang pada gilirannya membuat Ilmu Hukum menjadi kerdil.

Para akademisi hukum yang diharapkan sebagai agen perubahan melalui riset-risetnya masih sibuk mempersoalkan dan mencari bagaimana metode penelitian hukum yang “murni” , yang tidak terkontaminasi dari ilmu-ilmu lain. 

Dosen hukum “konservatif” biasanya mengajarkan metode penelitian hukum pada mahasiswa membatasi objek penelitian hanya pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Kalau ada dosen fakultas hukum yang mengajarkan metode penelitian dengan melihat hukum bukan sebagai suatu yang “given” melainkan mendalaminya secara kritis terhadap kepentingan yang terkandung dibalik substansi norma hukum dan juga meneliti implikasinya pada masyarakat justru dianggap “murtad” atau (sebagai analogi) disamakan dengan kyai/pendeta yang dituduh tidak lagi mempercayai kitab sucinya. Padahal ia sesungguhnya tetap beriman kepada kitab sucinya, tetapi tidak percaya dengan tafsir pemuka agama lama atas kitab suci itu.

Disadari atau tidak, pendidikan hukum yang konservatif memiskinkan ’daya nalar’ sarjana-sarjana hukum di Indonesia. Para sarjana hukum yang terjun pada dunia praktik cenderung hanya bisa menerapkan hukum, tapi nyaris tidak ada yang tertarik memikirkan pengembangan  paradigma hukum dalam praktik hukum.

Salah satu contoh adalah stagnasi dalam praktik hukum,  seperti sedikitnya putusan-putusan hakim yang dapat dikategorikan sebagai landmark decision (putusan yang menjulang sehingga menjadi tonggak sejarah) guna memperkaya perbendaharaan yurisprudensi. Bahkan, tidak sedikit putusan-putusan yang dinilai masyarakat justru melukai rasa keadilan seperti putusan Budi Pego, Nuril, Prita, dan sebagainya.

Konservatif, Mendudukan Metode sebagai Ideologi

Ilmuwan hukum yang konservatif  menutup pintu kerjasama dengan ranah ilmu lain (monodisipliner) karena khawatir apabila hukum bekerja sama dengan ilmu  lain (misalnya ilmu sosial) akan mencemari kemurnian hukum itu sendiri. Proyek pemurnian hukum mendapat justifikasi teori dari pemikiran Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam “The Pure Theory of Law” mengajarkan hukum tidak boleh terkontaminasi dari elemen-elemen asing (non hukum). Sementara secara tegas, Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum (Penerbit Kencana, 2005) menganggap masuknya ilmu-ilmu sosial ke wilayah ilmu hukum sebagai “bencana”.

Fakultas-fakultas hukum di Indonesia memperlakukan ilmu hukum dan metode penelitian hukum layaknya ideologi atau bahkan seperti “agama” sehingga membeku menjadi ‘keyakinan’. Padahal metode penelitian hanya metode untuk menjawab rumusan masalah. Apabila metode didudukan sebagai ideologi maka sejak awal mengunci mahasiswa  dalam penelitian skripsi, tesis, disertasi pada metode apa yang digunakan, atau validitas kebenaran sebuah karya ilmiah sejak awal ditentukan metode apa yang digunakan. 

Hukum yang multif faset direduksi hanya pada urusan metode penelitian.  Mengkaji hukum hanya sebatas sisi normatifnya tentu tidak bisa melihat bagaimana hukum senyatanya. Terlebih lagi, kesenjangan antara hukum ‘seharusnya’ dan hukum ‘senyatanya’ di Indonesia begitu tajam,  sehingga hukum tidak selalu linear dari apa yang diatur dalam kitab undang-undang. Sebagai contoh:

Menurut konstitusi, semua warganegara berkedudukan sama di hadapan hukum (normatif)

Fakta, si X yang kaya dan si Y yang miskin adalah warganegara (empiris)

Pertanyaannya, apakah si X dan si Y berkedudukan sama di hadapan hukum?

Lebih jauh lagi, mengkaji hukum secara normatif dan empiris dalam kasus ketimpangan X dan Y di atas, hanya sebatas memahami bagaimana hukum yang “seharusnya” dan “senyatanya”, tetapi belum tentu peduli bagaimana mengubah relasi yang timpang tersebut.

Apakah metode penelitian hukum hanya berada pada dua imperium hukum normatif dan hukum empiris yang saling mendikotomikan sehingga tidak ada perkembangan di luar dua imperium itu?  Apakah hukum mencukupkan dirinya sebagai ilmu monodisipliner atau perlu bekerja sama dengan disiplin ilmu lain (interdisipliner), misalnya ilmu sosial?

“The clash of cultures” antara ilmu hukum dan ilmu sosial mengandaikan “air dan minyak’, seolah dua bidang ilmu itu saling berdekatan tetapi tidak dapat saling bekerja sama. Untuk sementara, ‘tembok-tembok’ batas itu bisa diterobos dengan argumentasi;

Pertama, hukum yang paling formal sekalipun, ia tetap harus berpijak pada basis sosialnya (masyarakat). Karena itu, hukum membutuhkan evaluasi terus-menerus dari kenyataan sosial. Menjauhkan dan memisahkan hukum dari basis sosial, bukankah sama dengan ”menghianati” hukum (sebagai ilmu praktis-normologis) yang dalam kenyataannya bekerja untuk dan di dalam masyarakat ?

Kedua, apa yang disebut normatif tidak lahir dari ruang hampa, ia lahir dari rahim masyarakat dan akhirnya berlaku di masyarakat itu. Alasan keberadaan (raison d’etre) norma hukum bukan karena norma itu sendiri, melainkan karena adanya masyarakat.
Ketiga, bukti keterikatan hukum pada kenyataan sosial adalah pengadilan di mana hakim harus memeriksa fakta-fakta sebelum menjatuhkan putusannya. 

Di dalam amar putusannya, hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan secara khusus mengenai fakta-faktanya untuk kemudian disusul dengan pertimbangan mengenai hukumnya.

Keempat, pendekatan hukum murni kian tidak memadai pada masyarakat yang semakin kompleks. Mengisolasi hukum dan menutup pintu kerjasama dengan disiplin ilmu lain menyebabkan perkembangan hukum menjadi kerdil dan tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakatnya. Sehingga, teks tidak mungkin sama sekali terpisah dari konteks.

Kelima, hukum bukan suatu yang bebas kepentingan, melainkan sarat dengan kepentingan-kepentingan. Untuk sampai menyingkap secara kritis kepentingan ekonomi-politik dibalik hukum, tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum semata (monodisipliner), melainkan juga perlu menggunakan pisau analisis yang interdisipliner.  [RD]