Pemkab Bima Sering jadi Tumbal Kebijakan Pemerintah Pusat

Iklan Semua Halaman

.

Pemkab Bima Sering jadi Tumbal Kebijakan Pemerintah Pusat

Redaksi Berita11
Kamis, 17 Januari 2019
Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Zainuddin SS. Foto US.


Bima, Berita11.com— Sejumlah dinamika yang terjadi di wilayah Kabupaten Bima lebih sering disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Permasalahan utama masyarakat cenderung tidak bisa memilah tugas pokok dan fungsi maupun kewenangan masing-masing tingkat pemerintah.

Kepala Sub-Bagian Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Zainuddin SS mengatakan, persoalan tersebut  cenderung membuat masyarakat selalu menyalahkan dan menyerang pemerintah daerah.

“Menurut saya permasalahan yang mendasar itu bukan dari persoalan daerah, bukan berangkat dari persoalan pemerintah lokal tetapi itu sudah menjadi isu-isu nasional. Saya kira begitu permasalahannya,” ujar Zainuddin di Setda Kabupaten Bima, Senin (14/1/2019) lalu.

Menurutnya, mestinya masyarakat termasuk kalangan aktivis bisa memilah-milah persoalan. Apakah menyangkut kewenangan dan Tupoksi pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Bukan seluruhnya menyerang dan menyalahkan pemerintah daerah.

“Mari kita mengukur secara objektif, totalitas masyarakat kini apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Masyarakat juga kadang tidak bisa memilih-milah mana kebijakan pemerintah pusat dan mana kebijakan pemerintah daerah,” katanya.

Zainuddin mengatakan, kendati seluruh persoalan masyarakat di daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang memiliki rakyat di daerah. Namun langkah-langkah strategis dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah hanya berkoordinasi dengan pemerintah tingkat atas seperti pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.

“Saya kira begitu permasalahannya. Itu yang menjadi sumbu kita (masyarakat dan pemerintah daerah) berpolemik. Kita kan tahu persoalan itu dan ini,” katanya.

Ia menyebut sejumlah persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi seperti masalah infrastruktur jalan yang masuk domain Pemrov NTB maupun pemerintah pusat. 

Selain itu, kebijakan-kebijakan umum seperti yang berkaitan dengan petani. Misalnya berkaitan harga bawang merah atau masalah impor bawang, impor garam, pembatasan stok pupuk atau kuota pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), penetapan Harga Eceran Tertinggi serta kebijakan lain.

“Kalau ada infrastruktur yang masih dinilai kurang, persoalan-persoalan seperti itu ada wilayah masing-masing. Ada urusan kabupaten, ada urusan pemerintah provinsi dan ada urusan pemerintah pusat. Ini jalan negara, ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten misalnya, tetapi kan rakyat tidak tahu hal seperti ini. Tapi selalu terasumsi bahwa itu adalah urusan pemerintah kabupaten,” ujarnya. [US]