Seluruh OPD Diharapkan Berperan Aktif Memerangi Narkoba

Iklan Semua Halaman

.

Seluruh OPD Diharapkan Berperan Aktif Memerangi Narkoba

Jumat, 01 Februari 2019
Kepala BNNK Bima, AKBP Ivanto Aritonang saat Memberikan Keterangan kepada wartawan saat Konfensi Pers.


Kota Bima, Berita11.com— Perang terhadap Narkoba memerlukan partisipasi berbagai elemen, tak hanya bisa diserahkan sepenuhnya kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun instansi berkaitan penegakan hukum. Lebih dari itu, setiap instansi di daerah juga diharapkan aktif membantu upaya pencegahan dan perang terhadap Narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bima, AKBP Ivanto Aritonang mengatakan, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap instansi berkewajiban melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

“Setiap instansi itu ada kewajiban melaksanakan informasi P4GN, kecuali dalam hal tes urin dan penindakan. Utk Penyuluhan ada baiknya seluruh OPD terlibat sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2018,” kata Kepala BNNK Bima AKBP Ivanto Aritonang saat konfrensi pers di BNNK Bima, Kamis (31/1/2019).

Ia menyebut terdapat 452 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpotensi berperan mengurangi peredaran dan memerangi Narkoba. Kendati prevelensi pengguna Narkoba di Nusa Tenggara Barat masuk dalam peringkat 29 dari 33 provinsi di seluruh Indonesia, namun harus terus ditekan.

“Kita menampung 40 pasien Narkoba. Mudah-mudahan bisa keluar Perbup untuk tingkat sekolah, karena kalau Perda prosesnya panjang. Mudah mudahan dapat didukung oleh bupati, karena untuk pengguna terbanyak Narkoba dari kalangan pelajar,” kata Ivanto.

Wartawan dan Pimpinan BNNK Bima Foto Bersama Usai Konferensi Pers, Kamis (31/1/2019). Foto US.

Sebelumnya BNNK Bima telah menampung pasien rehabilitasi 80 orang, sedangkan yang sudah mendapatkan paparan P4GN sebanyak 25 ribu orang. Akan tetapi pada tahun 2019, upaya tersebut berkurang karena keterbatasan anggaran yang dimiliki BNNK Bima.

Dikatakannya, setiap OPD dapat melaksanakan P4GN seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan sasaran sekolah. Bergantung komitmen dan dukungan anggaran OPD. Misalnya sekolah dapat melaksanakannya sebagai upaya untuk pencegahan.

“Berkompeten melaksanakan tes urin BNNK, yang menyediakan anggaran mereka (OPD) karena yang tahu kondisi (anggaran) mereka, OPD itu sendiri. Kita hanya sebagai katalisator, sebagai ujung tombak pengendalian Narkoba,” ujarnya.  

Pada tahun 2018 terdapat dua pasien Narkoba yang telah mengikuti penangangan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi.  “Pada tahun 2019 tidak ada pasca rehabilitasi, hanya sampai rehabilitasi saja karena keterbatasan anggaran,” katanya. [US]