Breaking News

Terima Kunjungan Anggota DPD RI, KPU Kabupaten Bima Laporkan Perkembangan Pemilu

Kunjungan Kerja Anggota DPD RI, Hj Robiatul Adawiyah SE di KPU Kabupaten Bima. Dok KPU Kab. Bima.


Bima, Berita11.com— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima menerima kunjungan anggota Komite I  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI), Hj Robiatul Adawiyah SE, Kamis (10/1/2019) siang.

Kunjungan kerja anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat tersebut dalam rangka masa reses melaksanakan fungsi pengawasan berkaitan penyelenggaraan pemerintahan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif SH MH mengatakan,  dalam kunjungannya itu, anggota DPD RI Hj Robiatul Adawiyah juga melampirkan beberapa pertanyaan dalam suratnya kepada komisi setempat berkaitan tahapan Pemilu yang sedang diselenggarakan KPU Kabupaten Bima.

“Beliau juga melampirkan di dalam suratnya beberapa pertanyaan apa saja kendala kita terkait tahapan Pemilu. Kita sudah jawab suratnya dan tadi kita sudah audiens bersama,” ujar Yuddin di Sekretariat KPU Kabupaten Bima, Kamis (10/1/2019).

Yuddin menyebutkan, beberapa permasalahan dan perkembangan Pemilu 2019 yang disampaikan pihaknya kepada anggota DPD RI yaitu tahapan Pemilu yang masih berlangsung, penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilihan Tetap Tambahan (DPTb) pindahan.

“Kami juga sudah melaporkan terkait DPK, DPK tahap 2 sudah dibahas dan sudah kita buatkan dalam berita acara pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Dalam minggu ini kita akan tuntaskan DPK tahap 2. Teman-teman PPK datang ke sini sedang konsultasi. Mereka mengerjakan DPK tahap 2, kemudian DPTb pemilih pindahan dijelaskan semua, kendala-kendala kenapa tidak memasukan DPT, semua kita jawabnya normatif,” ujar Yuddin.

Sesuai data KPU Kabupaten Bima, jumlah DPK 1 sebanyaak 74 orang tersebar di 13 kecamatan, sedangkan DPTb pindahan baru 11 orang yang direkap oleh KPU. Pemilih pindahan itu tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Bima.

“Kita juga melaporkan terkait dengan laporan dana kampanye tahap kedua dalam arti LPSDK. Kemudian pelaksanaan kampanyenya. Beliau apresiasi karena sejauh ini tidak ada gesekan yang terjadi, alhamdulillah aman,” ujar Yuddin.

Dikatakan Yuddin, selama ini banyak pihak yang masih terpengaruh dengan stigma negatif karena masuknya wilayah Bima sebagai zona merah termasuk dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Namun hal itu sudah dapat dipatahkan KPU Kabupaten Bima dengan sukses melaksanakan tahapan demi tahapan secara lancar dan aman.

“Selama ini juga beliau beranggapan karena selama ini Bima zona merah, tapi sudah mampu kita patahkan stigma itu dengan kita buktikan mulai dari 2015 sampai detik ini itu terbukti, tahun  2018 Pilkada kita aman,” katanya.

Sebelumnya KPU Kabupaten Bima juga mendapatkan sertifikat penghargaan dari KPU Provinsi NTB sebagai daerah yang paling cepat menyelesaikan permasalahan selama tahapan Pilkada Kabupaten Bima dan Pilkada NTB.

“Bahkan sudah dibuktikan dengan sertifikat penghargaan yang kita dapat dari provinsi sebagai daerah yang paling cepat menyelesaikan permasalahan sehinga konflik itu tidak ada,” katanya.

Saat reses anggota DPD RI tersebut, KPU Kabupaten Bima juga melaporkan berkaitan sisa logistik Pemilu 2019 yang belum diterima komisi setempat yaitu surat suara dan formulir.

“Kami laporkan juga kendala kami terkait dengan yang saat ini kita masih menunggu jenis logistiknya surat suaranya dan juga formulir,” tambah Yuddin. [US]

No comments